Berita

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto/Net

Politik

Lonjakan Kasus Covid-19 Singapura Jangan Dianggap Enteng

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021 | 11:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Lonjakan kasus Covid-19 di Singapura harus menjadi peringatan bagi Indonesia. Apalagi Singapura dikenal sebagai negara dengan kemampuan 3T (testing, tracing, treatment) dan vaksinasi yang jauh di atas Indonesia.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto khawatir jika kasus tersebut diremehkan maka gelombang wabah kembali menerjang Indonesia.

"Kalau kita tidak waspada, dikhawatirkan muncul gelombang ketiga Covid-19 menerpa negara kita," ujarnya kepada wartawan, Kamis (23/9).
 

 
Mulyanto menuturkan, “Our World In Data” edisi (22/9) melaporkan bahwa 100 persen Covid-19 di Singapura dan Indonesia adalah varian Delta. Jumlah kasus positif harian di Singapura sebesar 800-an kasus baru. Indonesia masih di angka 3.200-an kasus baru per hari. 

Oleh karena itu, apabila dibandingkan secara populasi, maka kasus positif harian per satu juta penduduk Singapura sebesar 148. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia yang hanya sebesar 12 orang per satu juta penduduk.

"Kalau ditelusuri, parameter yang lemah di Singapura adalah laju reproduksi yang sebesar 1.81. Sementara Indonesia hanya sepertiganya yakni sebesar 0.6," kata Mulyanto.
 
Laju reproduksi ini, sambungnya, merepresentasikan jumlah rata-rata kasus terinfeksi baru yang disebabkan oleh satu kasus infeksi individual.

Jika laju reproduksi lebih besar dari 1, maka infeksi dapat menyebar dalam populasi. Namun bila angka laju reproduksi ini lebih kecil dari 1, maka jumlah kasus yang terjadi dalam populasi yang bersangkutan secara gradual akan menurun menuju nol. 

Dengan angka laju reproduksi mendekati dua, maka diperkirakan penyebaran dan peningkatan kasus baru di Singapura masih akan terjadi.

Mulyanto mengingatkan, penyebab lonjakan kasus baru di Singapura diperkirakan adalah karena longgarnya pembatasan sosial, pembukaan penutupan sekolah, kantor, wisata, dll.

Indeks komposit pembatasan sosial ini di Indonesia nilainya adalah sebesar 69 persen.  Sementara singapura sangat longgar, hanya sebesar 53 persen. 

"Menilik kasus Singapura ini semestinya Pemerintah tidak mengendorkan program pembatasan mobilitas masyarakat. Apalagi tingkat vaksinasi kita baru mencapai 28 persen," kata Mulyanto.

Anggota Komisi VII DPR RI itu mengingatkan Pemerintah jangan terbuai dengan capaian sementara penurunan kasus baru. Pemerintah perlu terus meningkatkan sebaran vaksinasi dan penelusuran sebaran kasus baru. 

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya