Pengamat hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad/Net
Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjaring beberapa kepala daerah akhir-akhir ini membuktikan bahwa kekhawatiran lembaga antirasuah tidak garang di kepemimpinan Firli Bahuri terpatahkan.
Demikian pendapat pengamat hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu malam (22/9).
Suparji mengapresiasi tindakan KPK menangkap para kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. Kata Suparji, di masa kepemimpinan Firli ini KPK harus lebih gencar lagi melakukan kerja pembarantasan tindakan rasuah.
Ia meminta kasus lama yang menjadi peninggalan pimpinan sebelumnya segera dituntaskan.
"(OTT) Bukti KPK era Firli tetap garang. Harus lebih gencar dalam memberantas korupsi, kasus-kasus lama dituntaskan. (Keraguan publik) Ini tantangan, untuk dibuktikan," demikian kata Suparji.
Suparji meminta Firli terus semangat menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Sebab hingga saat ini perilaku korup para penyelanggara negara seperi Kepala Daerah masih mengerikan.
"(Firli Bahuri) jangan kendor, karena korupsi masih mengerikan," pungkasnya.
KPK menangkap Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur karena diduga meminta fee 30 persen dari dana hibah BNPB berupa Hibah Relokasi dan Rekonstruksi senilai Rp 26,9 miliar dan hibah dana siap pakai senilai Rp 12,1 miliar.
Pekan lalu, KPK juga melakukan OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Saat ini KPK masih melakukan penyidikan dan penggeledahan di berbagai tempat.
Sebelumnya, KPK juga menangkap Bupati Probolinggo Jawa Timur bersama suami yang anggota DPR RI fraksi Nasdem Hasan Aminudin karena diduga menerima suap jual beli jabatan.
Hasan Aminudin sebelum menjadi anggota DPR adalah Bupati robolinggo dua periode. Selama bertahun-tahun dilaporkan oleh berbagai elemen sipil namun tak ada tindak lanjut.
Di tangan Firli Bahuri, akhirnya jaringan politik Hasan Aminudin yang dikenal mengakar di masyarakat harus berujung bui.
