Krisis Politik Myanmar Berkepanjangan, Nasib Pengungsi Rohingya Mengkhawatirkan

Situasi politik di dalam negeri Myanmar yang tidak berkesudahan ditambah pandemi Covid-19 membuat kondisi para pengungsi Rohingya semakin mengkhawatirkan.

Di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-76, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengikuti pertemuan tingkat tinggi mengenai krisis Rohingya.

Pertemuan itu diinisiasi oleh Bangladesh, Turki, Arab Saudi, Indonesia, Gambia, Inggris, Irlandia, Uni Eropa, dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Dipimpin oleh Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, pertemuan itu dihadiri oleh Sekjen OKI, Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar, menlu Brunei, Turki, Gambia, dan Inggris.

Retno mengatakan, kondisi rakyat Rohingya sudah menderita sejak lama dan belum ada perkembangan yang lebih baik dan signifikan. Dengan situasi pandemi, situasi kamp Cox's Bazaar juga menjadi rentan, dengan tingkat vaksinasi yang rendah.

Untuk itu, Retno menyoroti dua hal yang perlu menjadi perhatian dunia saat ini.

"Pertama, bantuan untuk mengatasi Covid-19," kata Retno dalam konferensi pers virtualnya pada Kamis pagi (23/9) waktu Indonesia.

Dalam hal ini, ia mengatakan, vaksinasi, alat kesehatan, obat-obatan harus disalurkan ke Cox's Bazaar. Para pengungsi Rohingya harus dipastikan memperoleh akses vaksin dengan segera.

Retno juga mendorong masyarakat internasional untuk mendukung AHA Center yang saat ini bekerja menyalurkan bantuan kemanusiaan di Myanmar, termasuk kepada rakyat Rohingya yang berada di negara itu.

"Kedua, masyarakat internasional harus dapat membantu ciptakan kondisi yang mendukung bagi kembalinya pengungsi Rohingya ke rumah mereka, yaitu di Myanmar," lanjut Retno.

Ia mengatakan, penting untuk segera menyelesaikan krisis politik di Myanamr, salah satunya melalui implementasi lima poin konsensus ASEAN.

"Krisis politik yang berkepanjangan akan menghambat upaya repatriasi," kata menlu.