Berita

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno/Net

Politik

Adi Prayitno: Pengumuman Hasto Kristiyanto Jadi Momok Bagi Ganjar Pranowo

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021 | 08:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang akan menjatuhkan sanksi bagi kader PDIP yang terlibat deklarasi Capres 2024, akan menjadi momok bagi Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.

Begitu prediksi pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis pagi (23/9). Laju positif Ganjar selama ini bisa saja terganjal oleh pernyataan tersebut.

"Tentu ini akan jadi momok bagi Ganjar Pranowo," ujar Adi Prayitno.


Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini, PDIP memang punya prinsip bahwa partai diatas segalanya. Oleh karena itu, siapapun kader PDIP baik yang telah menjadi pejabat tinggi negara baik presiden di tingkat nasional maupun kepala daerah harus tunduk pada perintah partai. 

"Siapapun kader PDIP mulai dari kader biasa, pejabat, maupun kepala daerah, termasuk presiden harus ikuti fatsun politik partai. Apalagi urusan pilpres hak vetonya berada di ketua umum," kata Adi Prayitno.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi bagi para kader-kader PDIP yang ikut dalam deklarasi calon presiden 2024, sebelum PDIP secara resmi memutuskan kandidat yang diusungnya di Pilpres 2024.

"Manakala ada anggota partai yang tidak memiliki disiplin dan ikut-ikutan dalam deklarasi calon sebelum partai menetapkan, partai akan menegakkan disiplin tersebut dengan memberi sanksi organisasi," tegas Hasto dalam keterangan resminya, Selasa (21/9). 

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya