Berita

Presiden Joko Widodo berpidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-76/Net

Dunia

Tak Boleh Ada Diskriminasi Vaksin, Jokowi: Pandemi Harus Ditangani dengan Adil dan Merata

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021 | 08:35 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Politisasi dan diskriminasi vaksin Covid-19 menjadi salah satu perhatian Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam pidatonya ketika Sidang Majelis Umum PBB ke-76.

Jokowi memberikan pidatonya secara virtual, dan disiarkan secara langsung di akun YouTube United Nations pada Kamis pagi (23/9) waktu Indonesia.

"Kapan masyarakat akan terbebas dari pandemi? Kapan perekonomian akan segera pulih dan tumbuh inklusif? Bagaimana menjamin ketahanan planet ke depan? Serta kapan dunia akan terbebas dari konflik, terorisme dan perang?" tanya Jokowi, membuka pidatonya.


Presiden berusia 60 tahun itu mengatakan, berbagai persoalan yang ada di dunia saat ini membutuhkan kerjasama dalam menanganinya. Terlebih dalam hal pandemi, ia mengingatkan kembali bahwa tidak akan ada yang aman sampai semua orang aman.

"Pertama, kita harus memberikan harapan bahwa pandemi Covid-19 akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata," kata Jokowi.

Dalam kaitan ini, Jokowi menyoroti ketimpangan yang sangat besar dalam hal kemampuan dan kecepatan vaksinasi di setiap negara.

"Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata," tambahnya.

Ke depan, ia mendorong agar sistem ketahanan kesehatan global ditata ulang.

Menurut Jokowi, perlu ada mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat kesehatan, hingga tenaga kesehatan secara cepat dan merata ke seluruh negara.

Selain itu, diperlukan juga standarisasi protokol kesehatan global seperti kriteria vaksinasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya