Tak Boleh Ada Diskriminasi Vaksin, Jokowi: Pandemi Harus Ditangani dengan Adil dan Merata

Politisasi dan diskriminasi vaksin Covid-19 menjadi salah satu perhatian Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam pidatonya ketika Sidang Majelis Umum PBB ke-76.

Jokowi memberikan pidatonya secara virtual, dan disiarkan secara langsung di akun YouTube United Nations pada Kamis pagi (23/9) waktu Indonesia.

"Kapan masyarakat akan terbebas dari pandemi? Kapan perekonomian akan segera pulih dan tumbuh inklusif? Bagaimana menjamin ketahanan planet ke depan? Serta kapan dunia akan terbebas dari konflik, terorisme dan perang?" tanya Jokowi, membuka pidatonya.

Presiden berusia 60 tahun itu mengatakan, berbagai persoalan yang ada di dunia saat ini membutuhkan kerjasama dalam menanganinya. Terlebih dalam hal pandemi, ia mengingatkan kembali bahwa tidak akan ada yang aman sampai semua orang aman.

"Pertama, kita harus memberikan harapan bahwa pandemi Covid-19 akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata," kata Jokowi.

Dalam kaitan ini, Jokowi menyoroti ketimpangan yang sangat besar dalam hal kemampuan dan kecepatan vaksinasi di setiap negara.

"Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata," tambahnya.

Ke depan, ia mendorong agar sistem ketahanan kesehatan global ditata ulang.

Menurut Jokowi, perlu ada mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat kesehatan, hingga tenaga kesehatan secara cepat dan merata ke seluruh negara.

Selain itu, diperlukan juga standarisasi protokol kesehatan global seperti kriteria vaksinasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya.