Berita

Presiden Joko Widodo berpidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-76/Net

Dunia

Tak Boleh Ada Diskriminasi Vaksin, Jokowi: Pandemi Harus Ditangani dengan Adil dan Merata

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021 | 08:35 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Politisasi dan diskriminasi vaksin Covid-19 menjadi salah satu perhatian Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam pidatonya ketika Sidang Majelis Umum PBB ke-76.

Jokowi memberikan pidatonya secara virtual, dan disiarkan secara langsung di akun YouTube United Nations pada Kamis pagi (23/9) waktu Indonesia.

"Kapan masyarakat akan terbebas dari pandemi? Kapan perekonomian akan segera pulih dan tumbuh inklusif? Bagaimana menjamin ketahanan planet ke depan? Serta kapan dunia akan terbebas dari konflik, terorisme dan perang?" tanya Jokowi, membuka pidatonya.


Presiden berusia 60 tahun itu mengatakan, berbagai persoalan yang ada di dunia saat ini membutuhkan kerjasama dalam menanganinya. Terlebih dalam hal pandemi, ia mengingatkan kembali bahwa tidak akan ada yang aman sampai semua orang aman.

"Pertama, kita harus memberikan harapan bahwa pandemi Covid-19 akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata," kata Jokowi.

Dalam kaitan ini, Jokowi menyoroti ketimpangan yang sangat besar dalam hal kemampuan dan kecepatan vaksinasi di setiap negara.

"Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata," tambahnya.

Ke depan, ia mendorong agar sistem ketahanan kesehatan global ditata ulang.

Menurut Jokowi, perlu ada mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat kesehatan, hingga tenaga kesehatan secara cepat dan merata ke seluruh negara.

Selain itu, diperlukan juga standarisasi protokol kesehatan global seperti kriteria vaksinasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya