Berita

Politisi Partai Demokrat, Benny K. Harman/Net

Politik

Benny Harman: PT 20 Persen Hasil Persekongkolan dengan Maksud Mematikan Persaingan Sehat

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021 | 07:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidentialyang dipatok sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional terus mendapat kritikan. Kali ini kritik tajam datang dari politisi Partai Demokrat, Benny K. Harman.

Menurutnya, PT sebesar itu merupakan buah dari persekongkolan. Tujuannya untuk “membunuh” calon lawan sehingga tidak bisa tampil di pilpres.

“Presidential Threshold (PT) 20 persen adalah hasil persekongkolan dengan maksud untuk mematikan persaingan sehat dalam politik,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Rabu malam (22/9).

Benny menjelaskan bahwa dengan PT sebesar itu, maka kehadiran calon presiden di Pilpres 2024 menjadi terbatas. Artinya calon-calon lain yang potensial bisa jadi tidak mendapat tiket untuk berlaga.

“Dengan PT 20 persen, maka peluang Capres lain yang potensial dan mumpuni memimpin negeri tertutup. Ini jelas melanggar konstitusi tetapi Quo vadis MK?” tutupnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya