Berita

Kapal selam HMS Ambush buatan Inggris/Net

Dunia

Kecam Pakta AUKUS, Serikat Pekerja Australia: Buruh Tidak Tertarik Berperang dengan China

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021 | 06:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sejak diluncurkan pada pekan lalu, kesepakatan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat untuk memberikan kapal selam bertenaga nuklir kepada Canberra telah menghadapi gelombang kecaman internasional.

Belakangan, kecaman atas kesepakatan yang disebut Pakta AUKUS itu juga datang dari dalam negeri kanguru itu sendiri.

Tercatat ada dua serikat pekerja utama negara itu yang sudah menyatakan ketidaksetujuannya tentang pakta tersebut, karena menurut mereka itu hanya akan membuat Australia terancam bahaya di berbagai bidang.


Persatuan Maritim Australia (MUA), yang mencakup pekerja tepi laut dan pelabuhan serta pelaut dan penyelam profesional, mengatakan bahwa mereka berlawanan total dengan kesepakatan 'sembrono' yang dicapai antara AS, Inggris, dan Australia.

"Dengan pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung, Morrison seharusnya fokus untuk mengamankan pasokan vaksin dan membantu warga Australia yang terkena dampak penguncian, alih-alih mengejar kesepakatan militer rahasia," ujar MUA dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Russian Today, Rabu (22/9).

MUA juga mengingatkan bahwa pakta AUKUS akan terus meningkatkan konflik yang tidak perlu dengan China, seraya menambahkan bahwa sejak pakta tersebut dideklarasikan, itu telah mengakibatkan pelaut terdampar di kapal batu bara dan beberapa perdagangan ditutup.

"Buruh tidak tertarik berperang dengan China atau negara lain. Setiap upaya harus dilakukan untuk mengejar hubungan damai," katanya.

Mereka juga menyatakan ketakutan bahwa kesepakatan itu dapat mendorong pemerintah Australia untuk mencoba mendapatkan senjata nuklir.  

“Kapal selam akan menggunakan uranium yang sangat diperkaya yang ideal untuk senjata nuklir,” kata serikat pekerja.

MUA juga menunjukkan bahwa jumlah uang yang luar biasa telah terbuang pada kontrak yang dibatalkan dengan Prancis, dan pengiriman kapal selam nuklir kemungkinan akan merugikan negara lebih dari itu.

Sikap serupa disuarakan oleh Serikat Pekerja Listrik Australia (ETU), yang menggambarkan keputusan Canberra untuk bergabung dengan AUKUS sebagai 'pengkhianatan'.

Asisten Sekretaris Nasional ETU Michael Wright mengatakan, perjanjian tersebut merusak generasi pekerja pembuatan kapal Australia yang sangat terampil, aman, dan bergaji tinggi.

"Terlalu banyak pertanyaan tentang pakta AUKUS saat ini, tetap tidak terjawab. Perdana menteri tidak boleh membuat keputusan berbahaya seperti itu atas nama kami," ujarnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya