Berita

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson/Net

Dunia

Soal AUKUS, Boris Johnson Minta Prancis Bisa Mengatasi Kemarahannnya

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021 | 06:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Reaksi marah Prancis terhadap kemitraan AUKUS mulai membuat Perdana Menteri Inggris Boris Johnson kesal.

Dalam sebuah pernyataan di hadapan wartawan di Washington pada Rabu (22/9), Johnson menyentil Prancis dengan mengatakan negara itu harus bisa mengatasi kemarahannya.

“Saya hanya berpikir, sudah waktunya bagi beberapa teman tersayang kita di seluruh dunia untuk prenez un grip (mengambil kendali) tentang semua ini dan donnez-moi un break (biarkan aku istirahat)," kata Johnson menggunakan penggalan bahasa Prancis, seperti dikutip dari Sky News.


Tersirat pesan dari kata-katanya itu sebagai, 'lupakan sajalah!'. Menurutnya, kesepakatan itu pada dasarnya merupakan langkah maju yang bagus untuk keamanan global.

Jhnson bersikeras bahwa perjanjian tiga arah antara Australia, Inggris, dan AS, tidak mencoba untuk membebani siapa pun, bahkan tidak untuk menciptakan permusuhan dengan China.

"Aliansi AUKUS, adalah tiga sekutu yang berpikiran sama yang berdiri bahu-membahu dan menciptakan kemitraan baru untuk berbagi teknologi," katanya.

Pernyataan Johnson di Washington tampaknya sangat berbeda ketika dua hari sebelumnya ia menyebut bahwa cinta dan kekagumannya untuk Prancis takkan terhapuskan, memuji hubungan persahabatan Anglo-Prancis.

Prancis sangat marah karena Australia membatalkan kesepakatan besar yang dimilikinya dengan Paris demi memperoleh kapal selam bertenaga nuklir dari AS dan Inggris di bawah inisiatif AUKUS.

Kemarahan Prancis berujung pada penarikan duta besar mereka dari Canberra dan Washington, serta secara simbolis membatalkan perayaan Pertempuran Capes, kemenangan angkatan laut Prancis tahun 1781 atas Inggris yang membantu Amerika memperoleh kemerdekaannya.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison, bagaimanapun, bersikeras bahwa dia telah menjelaskan dengan sangat jelas kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada bulan Juni bahwa membatalkan kesepakatan selalu ada kemungkinan, dan bahwa Paris diberitahu sebelum pengumuman.  

Sebuah pernyataan yang kemudian dibantah oleh Prancis.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya