Berita

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson/Net

Dunia

Soal AUKUS, Boris Johnson Minta Prancis Bisa Mengatasi Kemarahannnya

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021 | 06:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Reaksi marah Prancis terhadap kemitraan AUKUS mulai membuat Perdana Menteri Inggris Boris Johnson kesal.

Dalam sebuah pernyataan di hadapan wartawan di Washington pada Rabu (22/9), Johnson menyentil Prancis dengan mengatakan negara itu harus bisa mengatasi kemarahannya.

“Saya hanya berpikir, sudah waktunya bagi beberapa teman tersayang kita di seluruh dunia untuk prenez un grip (mengambil kendali) tentang semua ini dan donnez-moi un break (biarkan aku istirahat)," kata Johnson menggunakan penggalan bahasa Prancis, seperti dikutip dari Sky News.


Tersirat pesan dari kata-katanya itu sebagai, 'lupakan sajalah!'. Menurutnya, kesepakatan itu pada dasarnya merupakan langkah maju yang bagus untuk keamanan global.

Jhnson bersikeras bahwa perjanjian tiga arah antara Australia, Inggris, dan AS, tidak mencoba untuk membebani siapa pun, bahkan tidak untuk menciptakan permusuhan dengan China.

"Aliansi AUKUS, adalah tiga sekutu yang berpikiran sama yang berdiri bahu-membahu dan menciptakan kemitraan baru untuk berbagi teknologi," katanya.

Pernyataan Johnson di Washington tampaknya sangat berbeda ketika dua hari sebelumnya ia menyebut bahwa cinta dan kekagumannya untuk Prancis takkan terhapuskan, memuji hubungan persahabatan Anglo-Prancis.

Prancis sangat marah karena Australia membatalkan kesepakatan besar yang dimilikinya dengan Paris demi memperoleh kapal selam bertenaga nuklir dari AS dan Inggris di bawah inisiatif AUKUS.

Kemarahan Prancis berujung pada penarikan duta besar mereka dari Canberra dan Washington, serta secara simbolis membatalkan perayaan Pertempuran Capes, kemenangan angkatan laut Prancis tahun 1781 atas Inggris yang membantu Amerika memperoleh kemerdekaannya.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison, bagaimanapun, bersikeras bahwa dia telah menjelaskan dengan sangat jelas kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada bulan Juni bahwa membatalkan kesepakatan selalu ada kemungkinan, dan bahwa Paris diberitahu sebelum pengumuman.  

Sebuah pernyataan yang kemudian dibantah oleh Prancis.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya