Taliban Minta Diberi Panggung untuk Berpidato di Majelis Umum PBB ke-76

Kelompok Taliban ingin agar utusannya bisa memberikan pidato di pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum PBB (UNGA) ke-76 yang sedang berlangsung pekan ini di Amerika Serikat. Taliban merasa layak untuk memberikan pidato karena mereka telah mengambilalih kekuasaan di Afghanistan sejak 15 Agustus lalu.

Jurubicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yakni Stephane Dujarric mengatakan bahwa Taliban mengirimkan permintaan itu melalui surat yang ditujukan kepada Guterres pada Senin lalu (20/9), menjelang pertemuan UNGA minggu ini di New York.

Mengutip Al Jazeera, Dujarric mengatakan bahwa kantornya sebelumnya juga menerima komunikasi dari Dutabesar Afghanistan untuk PBB Ghulam Isaczai pada 15 September lalu, yang mencantumkan nama-nama delegasi Afghanistan untuk sesi tahunan ke-76 majelis itu.

Ghulam Isaczai merupakan dutabesar yang ditunjuk oleh pemerintahan Ashraf Ghani.

Taliban, sejak merebut kekuasaan di Afghanistan, menolak mandat tersebut dan tidak mengakui Isaczai sebagai perwakilan Afghanistan untuk PBB.

Dujarric menjelaskan bahwa selang lima hari setelah menerima surat dari Isaczai, pihaknya menerima komunikasi lain dengan kop surat “Imarah Islam Afghanistan, Kementerian Luar Negeri" yang ditandatangani oleh Ameer Khan Muttaqi selaku Menteri Luar Negeri.

Dalam surat itu, dia meminta untuk berpartisipasi dalam pertemuan para pemimpin dunia PBB, ketika Afghanistan dijadwalkan memberikan pidato pada 27 September mendatang.

Muttaqi mengatakan dalam surat itu bahwa mantan Presiden Afghanistan Ghani telah "digulingkan" dan bahwa negara-negara di seluruh dunia tidak lagi mengakui dia sebagai presiden. Oleh karena itu, kata Muttaqi. dalam surat itu, Isaczai tidak lagi mewakili Afghanistan.

Dalam surat itu, Taliban mengatakan pihaknya mencalonkan perwakilan permanen baru PBB, Mohammad Suhail Shaheen untuk menggantikan posisi Isaczai. Shaheen merupakan jurubicara Taliban selama negosiasi damai di Qatar.

Belum diketahui dengan pasti, siapa yang akan memberikan pidato di PBB nanti untuk mengatasnamakan Afghanistan. Dalam kasus perselisihan tentang kursi di PBB, komite kredensial UNGA yang beranggotakan sembilan orang harus bertemu untuk membuat keputusan.

Pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada The Associated Press bahwa mereka mengetahui permintaan Taliban tetapi mereka tidak akan memprediksi bagaimana panel itu akan berkuasa.

Namun jika menengok ke masa pemerintahan pertama Taliban di Afghanistan pada periode 1996 hingga 2001, PBB menolak untuk mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. Sehingga kursi di PBB diberikan kepada pemerintahan sebelumnya di masa kepemimpinan Presiden Burhanuddin Rabbani.