Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Repro
Seiring dengan terkendalinya kasus Covid-19 yang nampak dari membaiknya kondisi perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian turut memberikan perhatian ke pengembangan sektor perfilman Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menerangkan, sektor perfilaman menjadi salah satu sektor yang terdampak ketika pandemi Covid-19, mulai dari terhentinya proses produksi yang melibatkan banyak pekerja seni dan juga penutupan bioskop yang dilakukan untuk memutus penyebaran Covid-19.
Untuk itu, Airlangga memastikan pemerintah telah melakukan evaluasi kebijakan yang ditujukan untuk menghidupkan kembali industri perfilman nasional.
Salah satunya dengan membuka bioskop seiring dengan perbaikan level PPKM. Kata Airangga, kebijakan Ini diterapkan di daerah PPKM Level 3 dan 2, dengan mensyaratkan penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi untuk menscreening pengunjung agar dapat dipastikan sudah divaksin dan sehat dari Covid-19.
"Peduli Lindungi digunakan sebagai pembatasan penonton yang masuk, serta tidak diperbolehkan menjual makanan minuman di area bioskop," ucap Airlangga dalam Webinar Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri, secara virtual pada Rabu (22/09).
Namun begitu, menurut Airlangga di masa pandemi Covid-19 ini pelaku industri di berbagai sektor harus mampu untuk terus berinovasi agar bisa beradaptasi.
Dia mengatakan, pada masa pandemi Covid-19 industri perfilman terbuka dengan peluang baru, yakni berupa layanan streaming berbasis platform digital dengan
video on demand.
Berdasarkan data statistik, pendapatan dari langganan
video on demand Indonesia bisa mencapai 411 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2021, dengan penetrasi pengguna sebesar 16 persen di tahun 2021 dan diperkirakan akan naik menjadi 20 persen di tahun 2025.
"Layanan streaming ini menjadi peluang tambahan bagi industri perfilman, karena dapat menjangkau pasar yang lebih luas bahkan bisa masuk pasar global. Ini peluang besar bagi para sineas Indonesia yang berkiprah di regional maupun global," tuturnya.
Mendukung potensi ini, Airlangga menyebutkan upaya pemerintah yang memformulasikan aturan bagi layanan
video on demand, dengan tujuan melindungi industri dalam negeri agar bisa tumbuh dan terjaga dengan baik tanpa menghilangkan hak masyarakat dalam memperoleh tontonan yang baik.
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar ini juga melihat kehadiran film berbasis digital membuat pertunjukan film semakin beragam dan membutuhkan proses filtrasi.
Karena itu Airlangga menegaskan bahwa perkembangan digitalisasi industri perfilman harus diiringi dengan proses filtrasi dan penyensoran yang sesuai dengan norma dan budaya serta aspek religi bangsa Indonesia.
Misalnya, disebutkan Ketua Komite Penganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini, adalah perlunya keberadaan keterangan terkait klasifikasi usia yang tepat untuk menonton film tersebut.
"Kami menyambut baik dan mengapresiasi Lembaga Sensor Film Indonesia yang mencanangkan budaya sensor mandiri guna mendorong masyarakat memilih dan memilah dalam menonton yang sesuai dengan klasifikasi usia," ucapnya.
Karena itu, Airlangga berharap agar para orang tua terus ikut mengawasi apa yang ditonton oleh anggota keluarganya, mengingat perkembangan digital saat ini yang senantiasa terbuka.
