Wakil Presiden Maruf Amin/Net
Sektor industri produk halal terus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional selama pandemi Covi-19. Potensi industri halal tersebut diimbangi dengan potensi industri keuangan syariah nasional yang tak kalah besar.
Wakil Presiden Maruf Amin menyambut positif perkembangan industri poduk halal dan keuangan syariah di Indonesia. Bahkan karena hal tersebut, dia yakin Indonesia bisa menjadi pemain utama produk halal dan keuangan syariah di tingkat global.
"Mengingat besarnya potensi Indonesia, saya yakin bahwa posisi Indonesia sekarang ini masih sangat mungkin untuk meningkat lagi, bahkan menjadi pemain utama industri keuangan syariah dunia," ujar Maruf saat membuka Indonesia Sharia Summit 2021, secara virtual, Rabu pagi (22/9).
Menurut laporan Islamic Finance Development Indicators (IFDI) 2020, Indonesia masuk lima besar negara dari 135 negara berdasarkan nilai asetnya yang mencapai 3 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
Kata Maruf Amin, posisi Indonesia kini di bawah Arab Saudi yang memiliki aset 17 miliar dolar AS, Iran 14 miliar dolar AS, Malaysia 10 miliar dolar AS, dan Uni Emirat Arab 3 miliar dolar AS.
Dalam acara bertajuk "Kemaslahatan untuk Bangkit Bersama" tersebut, Maruf menjelaskan potensi-potensi di sektor industri halal. Menurut Bank Indonesia (BI), pertumbuhan rantai nilai halal atau halal value chain (HVC) untuk produk fesyen muslim dan kosmetik halal meningkat.
Bahkan dia menuturkan, pertumbuhan sektor pertanian dan makanan halal, sebagai pendukung utama HVC, berada di atas pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional.
Selain itu, nilai ekspor bahan makanan halal Indonesia juga mengalami peningkatan, dari sekitar 30 miliar dolar AS pada 2019 menjadi sekitar 34 miliar dolar AS pada 2020.
Selanjutnya, Maruf memaparkan inisiatif-inisiatif strategis yang telah dan sedang dikembangkan pemerintah bersama BI serta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam penguatan HVC.
Inisiatif tersebut berupa penguatan sistem jaminan halal melalui sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dan penetapan kawasan industri halal di Sidoarjo, Jawa Timur; Cikande, Banten; dan Bintan, Kepulauan Riau. Selain itu, dilakukan pula peningkatan kapasitas pelaku usaha syariah.
"Peningkatan kapasitas pelaku usaha syariah dilakukan melalui penguatan ekosistem HVC sektor pertanian terintegrasi,
halal food, serta
fashion muslim," tuturny.
Selain itu, mantan Ketua MUI ini menyebutkan upaya lain yang dilakukan pemerintah, yaitu berupa implementasi
smart farming berbasis kelompok pesantren, pelaksanaan program Industri Kreatif Syariah (IKRA), pelaksanaan Indonesia Industrial Moslem Exhibition (ii-Motion), serta pemberdayaan unit usaha pesantren bersama stakeholders industri keuangan syariah.
Sejalan dengan penguatan HVC tersebut, Maruf mengungkapkan, telah dilakukan penguatan industri keuangan syariah seperti dengan menggabungkan tiga bank syariah milik pemerintah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).
Selain itu, penyediaan pembiayaan syariah terus diperkuat untuk mempercepat pertumbuhan sektor industri halal dan UMK syariah. Ditambah dengan penguatan arah kebijakan dan regulasi, antara lain, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Salah satunya adalah melalui
security crowdfunding (SCF) sebagai alternatif pendanaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah," demikain Maruf Amin.
