Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS), Arman Salam/RMOL
Konsekuensi partai politik dalam mengusung kandidat dalam setiap kontestasi politik adalah bagian dari keniscayaan. PDI Perjuangan disarankan siap menerima sanksi publik jika ngotot ingin mengusung sosok tidak populer sebagai calon presiden di tahun 2024 mendatang.
Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS), Arman Salam mengatakan, PDI Perjuangan harus menyadari bahwa dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) elektoral figur jauh lebih solid ketimbang militansi pada partai.
Analisa Arman, sejauh ini kepercayaan publik atas kinerja partai memperjuangkan kepentingan rakyat sangat rendah.
"IPS mencatat dari hasil survei April lalu kepercayaan publik atas partai dalam memperjuangkan kepentingan publik sangat kecil dibawah 30 persen," demikian data yang disampaikan Arman saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (22/9).
Lebih lanjut, Arman menjelaskan bahwa temuan lembaganya, secara nasional tokoh atau figur yang digadang sebagai calon presiden memberikan efek domino positif terhadap elektoral partai.
Ia mencontohkan, PDI Perjuangan mendapatkan tingkat elektoral tertinggi karena pengaruh popularitas Joko Widodo sebagai orang nomor satu di Indonesia.
Dengan data tersebut, jika memang PDI Perjuangan ingin mendapatkan hukuman publik suaranya berkurang adalah dengan mereduksi pengaruh Jokowi sebagai representasi PDI Perjuangan.
"Kejayaan PDIP tak lepas dari pamor Jokowi. Merontokan suara PDIP maka langkah pertama adalah merontokan pamor Jokowi," tandas Arman.
Arman menyarankan pada PDI Perjuangan untuk tetap mengedepankan hasil survei politik yang dikerjakan oleh banyak lembaga. Jika tidak, pil pahit berupa hukuman publik dengan kekalahan akan didapati oleh partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri.
"Pdip siap-siap menerima sanksi publik jika ngotot dorong figur yang tidak populer. Elektoral terhadap figur lebih solid atau militan dibanding party ID," pungkasnya.
Dalam beberapa bulan ini, PDI Perjuangan nampak mempersiapkan Puan Maharani untuk dijual sebagai kandidat di kontestasi Pilpres 2024.
Sejauh ini berbagai lembaga survei menempatkan kader PDIP yang juga Gubernur Jawa Tengah di posisi 3 besar. Namun demikian, hingga saat ini belum ada tanda lampu hijau merestui Ganjar bertarung di Pilpres 2024.
