Anggota Komisi V DPRD Sumsel, Rizal Kenedy/Ist
DPRD Sumsel mulai gerah dengan kelakuan Kepala Dinas di lingkungan Pemprov yang kerap mangkir saat Rapat Pembahasan Anggaran. Kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya diwakili pejabat di bawahnya.
Hal ini diungkapkan anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Golkar, Rizal Kenedy, saat melakukan interupsi dalam Rapat Paripurna ke-36 dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD Provinsi Sumsel dengan Gubernur Sumsel terhadap perubahan KUA dan PPAS dan perubahan APBD tahun anggaran 2021, Selasa (21/9).
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, absennya kepala dinas menandakan ketidakseriusan mereka dalam membahas anggaran yang nantinya digunakan untuk kepentingan rakyat.
“APBD Perubahan tahun 2021 akan dibahas secara mendalam, pertama diharapkan semua kepala OPD tidak terwakili dalam pembahasan APBD Perubahan,†kata Rizal dikutip
Kantor Berita RMOLSumsel.
Menurutnya, permintaan tersebut berkaca dari pengalaman dalam membahas APBD induk 2021, di mana banyak kepala OPD yang tidak hadir serta tidak memberitahukan spesifik secara tertulis ke mitra komisi yang ada.
“Jadi pada kesempatan ini, agar Gubernur Sumsel mengingatkan dan memberikan teguran kepada Kepala OPD yang mangkir,†tegasnya.
Ditambahkan Rizal, pihaknya juga menginginkan kepala OPD untuk langsung melakukan pembahasan dengan mitra komisi, mengingat serapan anggaran yang ada di Dinas masih minim.
“Dalam pembahasan praanggaran, ada OPD yang terdapat serapan anggarannya belum sampai 50 persen, dengan waktu efektif 73 hari lagi. Jangan sampai ini jadi hambatan dalam upaya kita untuk memulihkan ekonomi masyarakat,†bebernya.
Dilanjutkan Rizal, Komisi V DPRD Sumsel sendiri melihat hanya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumsel yang serapan anggarannya sudah di atas 50 persen hingga saat ini.
“Jadi harapan kami, mengimbau ke OPD agar segera melaksanakan program kerja kegiatan yang sudah disahkan bersama eksekutif dan legislatif. Di mana Dispora yang capaiannya sudah 65 persen, tapi ada mitra lainnya dibawah 50 persen. Prokes (Protokol kesehatan) tetap jalan dan pendekatan ekonomi tetap dijalankan,†paparnya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru yang mendapatkan masukan dari Rizal, terlihat hanya mengangguk.
Sedangkan Ketua DPRD Sumsel, Hj RA Anita Noeringhati, meminta keluhan Rizal itu agar segera ditindaklanjuti. Ia pun menilai bukan hanya di Komisi V saja, tetapi semua komisi yang ada berharap kepala OPD tidak lagi diwakili setiap melakukan pembahasan anggaran.
“Ini bukan hanya Komisi V saja, tapi I hingga V, dan saya rasa tidak perlu dijawab,†pungkasnya.
