Berita

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan surat rekomendasi kepada Ganjar Pranowo/Net

Politik

Megawati Sudah Bersuara, Ganjar Pranowo Harusnya Mulai Berkemas Tinggalkan PDIP

SENIN, 20 SEPTEMBER 2021 | 09:33 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo harus mulai berkemas dari PDI Perjuangan, partai politik yang membesarkannya jika ingin membuktikan keseriusannya bertarung pada Pilpres 2024.

Begitu dikatakan Direktur Eksekutif Median Rico Marbun merespon sikap Ketua Umum PDI Perjuangan yang akan mengmengesampingkan hasil survei dalam menentukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Pernyataan Rico bukan tanpa alasan, hal ini karena elektabilitas Ganjar Pranowo di berbagai lembaga survei stabil di peringkat tiga besar. Sementara, PDIP dikabarkan tengah menyiapkan Puan Maharani sebagai calon presiden yang elektabilitasnya jauh di bawah Ganjar.


Menurutnya, jika Ganjar masih bertahan di PDIP, maka niatannya untuk berlaga di Pilpres 2024 akan sia-sia sekalipun elektabilitasnya bagus. Karena tiket capres PDIP adalah mutlak hak Megawati sebagai Ketua Umum dan ibu kandung Puan Maharani.

"Biarpun elektabilitas Ganjar tinggi tapi kalau dia tidak punya tiket, ya dia tidak akan maju Pilpres nanti," kata Rico kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/9).

Rico juga berharap ada gerakan bersama yang dilakukan tokoh-tokoh yang berpotensi maju di Pilpres 2024 untuk memperjuangkan penghapusan ambang batas pencalonan atau presidential threshold 20 persen.

Selama syarat itu masih ada, maka cara PDIP tidak berpedoman pada survei bisa ditiru partai politik lain. Pasalnya, tiket capres akan menjadi kendali penuh ketua umum partai politik.

"Dengab jalan ini (berjuang menghapus PT 20 persen), apabila tokoh potensial seperti Ganjar mau maju kan beliau bisa mencari dukungan dari partai manapun," pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya