Berita

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan surat rekomendasi kepada Ganjar Pranowo/Net

Politik

Megawati Sudah Bersuara, Ganjar Pranowo Harusnya Mulai Berkemas Tinggalkan PDIP

SENIN, 20 SEPTEMBER 2021 | 09:33 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo harus mulai berkemas dari PDI Perjuangan, partai politik yang membesarkannya jika ingin membuktikan keseriusannya bertarung pada Pilpres 2024.

Begitu dikatakan Direktur Eksekutif Median Rico Marbun merespon sikap Ketua Umum PDI Perjuangan yang akan mengmengesampingkan hasil survei dalam menentukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Pernyataan Rico bukan tanpa alasan, hal ini karena elektabilitas Ganjar Pranowo di berbagai lembaga survei stabil di peringkat tiga besar. Sementara, PDIP dikabarkan tengah menyiapkan Puan Maharani sebagai calon presiden yang elektabilitasnya jauh di bawah Ganjar.


Menurutnya, jika Ganjar masih bertahan di PDIP, maka niatannya untuk berlaga di Pilpres 2024 akan sia-sia sekalipun elektabilitasnya bagus. Karena tiket capres PDIP adalah mutlak hak Megawati sebagai Ketua Umum dan ibu kandung Puan Maharani.

"Biarpun elektabilitas Ganjar tinggi tapi kalau dia tidak punya tiket, ya dia tidak akan maju Pilpres nanti," kata Rico kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/9).

Rico juga berharap ada gerakan bersama yang dilakukan tokoh-tokoh yang berpotensi maju di Pilpres 2024 untuk memperjuangkan penghapusan ambang batas pencalonan atau presidential threshold 20 persen.

Selama syarat itu masih ada, maka cara PDIP tidak berpedoman pada survei bisa ditiru partai politik lain. Pasalnya, tiket capres akan menjadi kendali penuh ketua umum partai politik.

"Dengab jalan ini (berjuang menghapus PT 20 persen), apabila tokoh potensial seperti Ganjar mau maju kan beliau bisa mencari dukungan dari partai manapun," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya