Berita

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan surat rekomendasi kepada Ganjar Pranowo/Net

Politik

Megawati Sudah Bersuara, Ganjar Pranowo Harusnya Mulai Berkemas Tinggalkan PDIP

SENIN, 20 SEPTEMBER 2021 | 09:33 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo harus mulai berkemas dari PDI Perjuangan, partai politik yang membesarkannya jika ingin membuktikan keseriusannya bertarung pada Pilpres 2024.

Begitu dikatakan Direktur Eksekutif Median Rico Marbun merespon sikap Ketua Umum PDI Perjuangan yang akan mengmengesampingkan hasil survei dalam menentukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Pernyataan Rico bukan tanpa alasan, hal ini karena elektabilitas Ganjar Pranowo di berbagai lembaga survei stabil di peringkat tiga besar. Sementara, PDIP dikabarkan tengah menyiapkan Puan Maharani sebagai calon presiden yang elektabilitasnya jauh di bawah Ganjar.


Menurutnya, jika Ganjar masih bertahan di PDIP, maka niatannya untuk berlaga di Pilpres 2024 akan sia-sia sekalipun elektabilitasnya bagus. Karena tiket capres PDIP adalah mutlak hak Megawati sebagai Ketua Umum dan ibu kandung Puan Maharani.

"Biarpun elektabilitas Ganjar tinggi tapi kalau dia tidak punya tiket, ya dia tidak akan maju Pilpres nanti," kata Rico kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/9).

Rico juga berharap ada gerakan bersama yang dilakukan tokoh-tokoh yang berpotensi maju di Pilpres 2024 untuk memperjuangkan penghapusan ambang batas pencalonan atau presidential threshold 20 persen.

Selama syarat itu masih ada, maka cara PDIP tidak berpedoman pada survei bisa ditiru partai politik lain. Pasalnya, tiket capres akan menjadi kendali penuh ketua umum partai politik.

"Dengab jalan ini (berjuang menghapus PT 20 persen), apabila tokoh potensial seperti Ganjar mau maju kan beliau bisa mencari dukungan dari partai manapun," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya