Berita

Juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid/Net

Dunia

Klarifikasi Taliban: Anak Perempuan akan Kembali ke Sekolah, Tapi Saat Ini Waktunya Belum Aman

SENIN, 20 SEPTEMBER 2021 | 09:11 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Berita bahwa Taliban melarang anak perempuan Afghanistan kembali bersekolah mendapat klarifikasi dari kelompok tersebut pada Minggu (19/9) waktu setempat.

Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kepada majalah Der Spiegel Jerman, juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid mengatakan bahwa anak perempuan dapat kembali ke sekolah menengah hanya setelah pemerintah Afghanistan yang dipimpin militan menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka.

Sejauh ini, hanya anak laki-laki yang diizinkan melanjutkan studi mereka.


“Kami tidak menentang pendidikan anak perempuan, tetapi kami masih bekerja pada mekanisme bagaimana kehadiran mereka di sekolah dapat dimungkinkan,” kata Mujahid, seperti dikutip dari Russian Today, Senin (20/9).

Mujahid mengatakan bahwa lingkungan dan transportasi yang aman harus dijamin bagi siswa perempuan sebelum mereka diizinkan kembali ke ruang kelas.

Dia juga mengatakan para sarjana hukum harus menyiapkan laporan tentang bagaimana mengatur lingkungan yang aman bagi anak perempuan dan perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan.

Kekhawatiran Taliban akan memberlakukan aturan seperti ketika berkuasa antara tahun 1996 dan 2001 kembali muncul. Saat itu mereka melarang perempuan dan anak perempuan dilarang mengenyam pendidikan dan memiliki pekerjaan. Mereka juga kala itu dipaksa untuk menutupi diri mereka dari kepala sampai kaki di depan umum.

Tak lama setelah merebut Kabul bulan lalu, Taliban berjanji bahwa perempuan akan menikmati lebih banyak kebebasan daripada selama pemerintahan kelompok itu sebelumnya. Namun, hanya anak laki-laki yang diizinkan untuk melanjutkan studi mereka ketika sekolah menengah dibuka kembali pada hari Sabtu.

Para militan bahkan membongkar Kementerian Urusan Perempuan negara itu minggu ini, menggantikannya dengan Kementerian Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Nama yang sama juga digunakan pada 1990-an oleh otoritas yang bertugas menghukum perempuan yang tidak mematuhi pembatasan keras yang dikenakan pada mereka.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya