Berita

Juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid/Net

Dunia

Klarifikasi Taliban: Anak Perempuan akan Kembali ke Sekolah, Tapi Saat Ini Waktunya Belum Aman

SENIN, 20 SEPTEMBER 2021 | 09:11 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Berita bahwa Taliban melarang anak perempuan Afghanistan kembali bersekolah mendapat klarifikasi dari kelompok tersebut pada Minggu (19/9) waktu setempat.

Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kepada majalah Der Spiegel Jerman, juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid mengatakan bahwa anak perempuan dapat kembali ke sekolah menengah hanya setelah pemerintah Afghanistan yang dipimpin militan menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka.

Sejauh ini, hanya anak laki-laki yang diizinkan melanjutkan studi mereka.


“Kami tidak menentang pendidikan anak perempuan, tetapi kami masih bekerja pada mekanisme bagaimana kehadiran mereka di sekolah dapat dimungkinkan,” kata Mujahid, seperti dikutip dari Russian Today, Senin (20/9).

Mujahid mengatakan bahwa lingkungan dan transportasi yang aman harus dijamin bagi siswa perempuan sebelum mereka diizinkan kembali ke ruang kelas.

Dia juga mengatakan para sarjana hukum harus menyiapkan laporan tentang bagaimana mengatur lingkungan yang aman bagi anak perempuan dan perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan.

Kekhawatiran Taliban akan memberlakukan aturan seperti ketika berkuasa antara tahun 1996 dan 2001 kembali muncul. Saat itu mereka melarang perempuan dan anak perempuan dilarang mengenyam pendidikan dan memiliki pekerjaan. Mereka juga kala itu dipaksa untuk menutupi diri mereka dari kepala sampai kaki di depan umum.

Tak lama setelah merebut Kabul bulan lalu, Taliban berjanji bahwa perempuan akan menikmati lebih banyak kebebasan daripada selama pemerintahan kelompok itu sebelumnya. Namun, hanya anak laki-laki yang diizinkan untuk melanjutkan studi mereka ketika sekolah menengah dibuka kembali pada hari Sabtu.

Para militan bahkan membongkar Kementerian Urusan Perempuan negara itu minggu ini, menggantikannya dengan Kementerian Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Nama yang sama juga digunakan pada 1990-an oleh otoritas yang bertugas menghukum perempuan yang tidak mematuhi pembatasan keras yang dikenakan pada mereka.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya