Rusia adalah negara yang merdeka, mandiri, dan tidak mengijinkan pihak mana pun mencampuri urusan dalam negeri negara itu. Begitu juga dengan penyelenggaraan pemilihan umum, tak seorang pun yang boleh mengutak-atik kebijakan pemerintah mengenai hal ini.
Upaya Parlemen Eropa (EP) untuk 'menceramahi orang-orang Rusia' adalah sebuah penghinaan terhadap kecerdasan dan kemampuan berpikir secara independen. Perwakilan Tetap Rusia untuk Uni Eropa (UE) Vladimir Chizhov mengatakan hal itu pada Minggu (19/9), ketika mengomentari resolusi EP baru-baru ini.
Chizhov justru menilai, negara-negara UE yang seharusnya belajar dari Rusia tentang bagaimana menyelenggarakan pemilihan umum dengan transparan.
“Terlihat sekali bahwa gagasan utama dari seluruh resolusi tersebut seperti menunjukkan bahwa Rusia memiliki pemerintahan, presiden, dan parlemen yang jahat. Lalu, mereka mencoba membantu orang-orang Rusia yang sedang berusaha mencari demokrasi, untuk menemukan 'jalan menuju cahaya'," ujar Chizhov.
Ia menilai, sikap seperti itu adalah arogan.
"Saya yakin, banyak orang di negara kita menganggap resolusi itu sebagai penghinaan terhadap kecerdasan dan kemampuan mereka untuk berpikir secara mandiri," katanya, menambahkan bahwa ternyata orang-orang itu tidak mengenal Rusia dengan baik.
Chizhov mengatakan, Resolusi EP lebih banyak mengintervensi urusan internal negara Rusia yang berdaulat. Ia mengajak orang-orang untuk ikut mencermati isi resolusi itu, yang disebutnya mengintervensi segala aspek kehidupan sebuah negara, termasuk bagaimana Rusia harus mengubah undang-undang pemilihan umum.
Parlemen Eropa telah mengadopsi laporan anggotanya dari perwakilan Lithuania, Andrus Kubilus, yang menyerukan kebijakan yang lebih keras terhadap Rusia, dan mendesak Uni Eropa untuk meninjau hubungannya dengan Rusia.
Laporan itu juga menyatakan bahwa negara-negara UE harus siap untuk tidak mengakui hasil pemilihan Duma Negara jika terdapat pelanggaran prosedur demokrasi dan hukum internasional.
Rusia menyelesaikan rangkaian pemungutan suara yang telah berlangsung selama tiga hari pada Minggu (19/9).
Rusia mengeluhkan adanya cammpur tangan dari pihak AS dan negara-negara Eropa terhadap pemilihan ini.
