Berita

Ratusan pengunjuk rasa turun ke jalanan untuk menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha/Reuters

Dunia

Peringatan 15 Tahun Kudeta Militer Terhadap Thaksin Shinawatra, Prayut Chan-o-cha Didesak Mundur

MINGGU, 19 SEPTEMBER 2021 | 20:43 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Aksi unjuk rasa anti-pemerintah kembali terjadi di ibukota Thailand, Bangkok pada akhir pekan ini (Minggu, 19/9). Ratusan pengunjuk rasa turun ke jalanan untuk menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha.

Aksi unjuk rasa itu dilakukan bersamaan dengan peringatan 15 tahun kudeta militer yang menggulingkan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra.

Sang mantan perdana menteri yang juga merupakan miliarder itu saat ini tinggal di pengasingan dan masih menjadi tokoh terkemuka dalam politik negara itu sejak militer menggulingkan pemerintahannya pada 19 September 2006.


"Lima belas tahun telah berlalu, kami masih di sini untuk berjuang," teriak seorang politikus yang sudah lama berhubungan dengan Thaksin, yakni Nattawut Saikuar, kepada lautan pendukung yang mengibarkan bendera "Kick out Prayut".

Dikabarkan Channel News Asia, di tengah kasi unjuk rasa itu juga ada aksi di mana sejumlah warga membawa model kardus besar serupa tank untuk menunjukkan protes "mobil melawan tank".

Mereka menyatukan suara unntuk mendesak Prayut, seorang mantan panglima militer yang berkuasa setelah kudeta tahun 2014, mundur dari jabatannya.

"Tidak peduli berapa banyak kudeta yang terjadi, itu tidak dapat menghentikan kita. Tidak peduli seberapa bagus kapasitas tank mereka, itu tidak dapat menghentikan hati rakyat yang berjuang," kata salah soerang pengunjuk rasa.

Kudeta memang bukan merupakan hal yang asing di Thailand. Negara itu telah mengalami lebih dari selusin kudeta sejak berakhirnya monarki absolut pada tahun 1932. Kudeta dilakukan oleh militer yang sering berdalih mengatasnamakan rakyat untuk membenarkan aksinya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya