Berita

Perdana Menteri Australia Scott Morrison/Net

Dunia

Bela Pakta AUKUS, Scott Morrison: Kapal Selam Prancis Tak Bisa Penuhi Kepentingan Strategis Australia

MINGGU, 19 SEPTEMBER 2021 | 16:55 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ada alasan strategis dalam keputusan Australia untuk membatalkan kontrak pembelian kapal selam buatan Prancis, dan memilih menjalin pakta pertahanan dengan Inggris dan Amerika Serikat (AUKUS).

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan pihaknya memiliki kekhawatiran yang mendalam dan serius bahwa kapal selam kelas Attack yang dirancang Prancis tidak mampu memenuhi kepentingan strategis Canberra.

"Mereka akan memiliki banyak alasan untuk mengetahui bahwa kami memiliki kekhawatiran yang mendalam dan serius bahwa kemampuan yang diberikan oleh kapal selam Attack tidak akan memenuhi kepentingan strategis kami," kata Morrison dalam jumpa pers pada Minggu (19/9), seperti dimuat 9News.


"Kami telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kami akan membuat keputusan berdasarkan kepentingan nasional strategis kami," tegas dia.

Morrison mengatakan, masalah itu telah disampaikan sejak beebrapa bulan lalu, baik melalui menteri pertahanan dan saluran lainnya. Ia juga menyebut ada berbagai masalah di awal kontrak.

"Penilaian strategis berdasarkan saran intelijen dan pertahanan terbaik adalah bahwa kapal selam yang dirancang Prancis tidak akan menjadi pilihan terbaik," tekan Morrison.

Dengan pertimbangan itu, ia melanjutkan, Australia berusaha mencari kapal selam berkemampuan tertinggi untuk mendukung operasi pertahanan.

Meski begitu, Morrison mengatakan, ia memahami kekecewaan Prancis. Tetapi keputusan itu akan melindungi kepentingan Australia.

"Saya tidak menyesali keputusan untuk mengutamakan kepentingan nasional Australia. Saya tidak akan pernah menyesalinya," kata Morrison.

Dengan pakta AUKUS, Inggris dan AS berkomitmen untuk mendukung Australia dengan armada kapal selam bertenaga nuklir. Hal itu mengakhiri kesepakatan antara Canberra dan Paris untuk mendapatkan 12 kapal selam bernilai 66 miliar dolar AS.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

ANTAM Pertahankan Posisi di Tiga Indeks ESG KEHATI Periode Juni–November 2026

Jumat, 19 Juni 2026 | 12:22

Dari Korupsi BGN ke RUU HAM: Meninjau Korban yang Terlupakan

Jumat, 19 Juni 2026 | 12:02

KSAU Resmikan Skadron Udara 18 di Lanud Halim, Perkuat Dukungan Penerbangan Kenegaraan

Jumat, 19 Juni 2026 | 12:01

Pimpinan DPR Siap Temui Mahasiswa yang Demo di Parlemen Hari Ini

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:57

PGN Gelar Program Bedah Dapur GasKita 2026 demi Manjakan Pelanggan

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:45

KPK Dalami Peran Mertua Menpora Dito Ariotedjo dalam Skema Kuota Haji 50:50

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:42

BPJPH dan ESQ Siapkan SDM Tangguh Hadapi Wajib Halal 2026

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:37

Sugiono Sampaikan Salam Prabowo untuk Putin, Minta Maaf Absen di KTT ASEAN-Rusia

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:35

Harga Minyak Dunia Stabil saat Selat Hormuz Kembali Dibuka

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:27

93 Sekolah Rakyat Permanen Hampir Rampung, Mensos Imbau Pemda Perkuat Kolaborasi

Jumat, 19 Juni 2026 | 11:09

Selengkapnya