Berita

Dewn Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Anton Tabah Digdoyo/Ist

Politik

Anton Tabah Digdoyo: Gejala Komunis Nyata, Jangan Ragu Putar Film G30S/PKI

SABTU, 18 SEPTEMBER 2021 | 16:13 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penayangan film G 30S/PKI harus kembali digelorakan dan dilakukan sebagai pengingat anak bangsa mengenai sejarah kelam pemberontakan PKI yang hendak menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi negara komunis.

Pesan ini ditegaskan Dewn Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Anton Tabah Digdoyo jelang peringatan Gerakan 30 September atau Gestapu.

"Bangsa Indonesia harus melek sejarah. Karena pentingnya sejarah, kitab suci Al-Quran 70 persen berisi sejarah. Memahami sejarah bisa lewat buku-buku, film drama, bahkan silabus kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan dan sarana lain," kata Anton Tabah kepada redaksi, Sabtu (18/9).


Ia mengaku sepakat dengan pendapat para ahli bahwa penayangan film G30S/PKI diperlukan sebagai pengingat pemberontakan PKI sebagai fakta sejarah kelam bangsa Indonesia.

“Ini merupakan film dokumenter ilmiah berdasarkan saksi-saksi kunci peristiwa, seperti putra-putri para jenderal korban G30S/PKI. Diperkuat fakta persidangan mahkamah yang sangat terbuka untuk umum dipimpin oleh Ali Said,” ujar mantan petinggi Polri ini.

Lewat film G30S/PKI, masyarakat dapat tahu sejarah dan diharapkan peristiwa tersebut tak terulang kembali.

"Jangan memfitnah sejarah tersebut rekayasa rezim orba, yang memfitnah harus buktikan dan yang akan buat film G30SPKI versi keluarga PKI juga harus buktikan bahwa film tersebut palsu. Kalau perlu dipersidangkan hukum terbuka," paparnya.

Selain itu, kewaspadaan akan kembalinya PKI dan komunisme di Indonesia juga penting dilakukan karena gejalanya makin nyata.

“TNI sebagai lembaga pertahanan tetap harus aktif membasmi munculnya paham komunis. Sebab masalah ideologi bukan hanya masalah keamanan, namun juga pertahanan,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya