Berita

Kepala Bakamla RI, Laksdya Aan Kurnia/Ist

Pertahanan

Begini Penjelasan Bakamla RI soal "Ribuan" Kapal Asing di Laut Natuna Utara

SABTU, 18 SEPTEMBER 2021 | 15:29 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Banyaknya kapal asing di Laut Natuna Utara terjadi karena wilayah tersebut merupakan pintu masuk dari dan keluar lalu lintas kapal yang melalui Selat Sunda dan Selat Malaka.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Bagian Humas dan Protokol Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Kolonel Wisnu Pramandita dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/9).

Dalam kesempatan tersebut, Kolonel Wisnu juga menjelaskan maksud "ribuan” yang sebelumnya disampaikan oleh Sestama Bakamla, Laksda S. Irawan bermakna umum, tidak dalam waktu yang berdekatan dan juga mencakup Laut China Selatan.


“Laut Natuna Utara kan berbatasan langsung dengan Laut China Selatan,” tegas Wisnu.

Bakamla telah mengajukan rekomendasi kebijakan dan strategi menghadapi situasi di perbatasan, termasuk di Laut China Selatan ke Kemenkopolhukam.

Dalam rekomendasinya, Bakamla menyebut menghadapi situasi di wilayah perbatasan tidak hanya butuh kehadiran aparat, tetapi juga pelaku ekonomi termasuk nelayan dan kegiatan eksplorasi ESDM serta penelitian.

Saat ini Bakamla tengah menyusun rencana aksi terkait rekomendasi kebijakan tersebut, salah satunya mendorong konsep pembentukan Nelayan Nasional Indonesia untuk mendorong kehadiran pelaku ekonomi, sekaligus mendukung kegiatan monitoring di wilayah penangkapan ikan di Laut Natuna Utara.

Di sisi lain, Kepala Bakamla RI, Laksdya Aan Kurnia memastikan situasi di Laut Natuna Utara tetap aman terkendali. Nelayan masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya