Ide Anugerah Kebudayaan PWI Pusat untuk Bupati/Walikota Muncul Usai Runtuhnya Orde Baru

Ide Anugerah Kebudayaan PWI Pusat (AK-PWI) yang ditujukan untuk bupati/walikota ternyata berasal dari Temu Redaktur Kebudayaan (TRK) se-Indonesia yang berlangsung pada tahun 2014 silam di Siak, Riau.

Kala itu, acara tahunan PWI Pusat itu dilakukan dengan bekerja sama bareng Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan mengangkat tema "Pers, Politik Kebudayaan dan Kebudayaan Politik".

"Ide anugerah kebudayaan ini saya dapatkan setelah menggelar TRK di Siak, Riau tahun 2014. Pada saat itu Bupati Siak, Pak Syamsuar yang kini menjabat Gubernur Riau," papar Ketua Pelaksana AK-PWI, Yusuf Susilo Hartono dalam Sosialisasi AK-PWI pada HPN 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu.

Ia mengisahkan, saat itu banyak hal penting terkait realitas pers, politik kebudayaan dan kebudayaan politik. Di antaranya era otonomi daerah yang desentralistik usai runtuhnya Orde Baru yang sentralistik memunculkan bupati/walikota hasil iklim politik transaksional.

Saat itu, pers sebagai pilar keempat demokrasi, harus turut ambil bagian. Selain melalui pemberitaan dan kontrol sosial, pers dapat mengapresisasi melalui sebuah ajang penghargaan.

"Maka untuk memajukan kebudayaan nasional, perlu memperkuat kapasitas dan kapabilitas bupati/walikota," lanjutnya.

Ide tersebut kemudian diajukan ke Ketua Umum PWI Pusat saat itu, Margiono dan langsung setuju. Setahun kemudian AK-PWI pertama digelar, hasilnya diumumkan pada puncak peringatan HPN 2016 di Lombok, NTB.

Penghargaan diserahkan di depan Presiden oleh Menko PMK Puan Maharani, kepada tujuh kepala daerah di antaranya Bupati Banyuwangi, Azwar Anas; Bupati Purwakarta, Dedy Mulyadi; Walikota Bandung, Ridwan Kamil, dan Bupati Wakatobi, Hugua.