Berita

Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar/Ist

Politik

Muncul Petisi Bubarkan BNPT, Begini Respons Komjen Boy Rafli

SABTU, 18 SEPTEMBER 2021 | 05:40 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kemunculan sebuah petisi yang mendesak pembubaran Badan Penanggulangan Nasional Terorisme (BNPT) ditanggapi dengan tenang oleh Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, Namun, dia menegaskan negara tak boleh kalah dari teroris.

Petisi bubarkan BNPT yang diklaim dibuat oleh bekas narapidana terorisme (napiter) ini muncul di laman change.org.

"Bubarkan BNPT karena tidak ada kinerjanya dalam menanggulangi aksi terorisme," demikian bunyi petisi dikutip dari change.org, Jumat (17/9).


Kini Petisi yang diketahui telah muncul sejak 11 September 2021 itu sudah ada 51 orang yang menandatangani dari target 100.

Menanggapi petisi tersebut, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar menilai teroris dan sekutunya memang menginginkan agar BNPT bubar.

"Teroris dan sekutunya memang inginnya BNPT bubar. Negara tidak boleh kalah dengan teroris," tegas Boy (17/9).

Ia kemudian menjelaskan soal anggaran tambahan yang diusulkan BNPT belum dikabulkan oleh Kementerian Keuangan. Bahkan anggaran BNPT yang sudah ada mengalami pemotongan untuk mendukung penanggulangan Covid-19.

Berikut kutipan petisi tersebut:

Bubarkan BNPT karena tidak ada kinerja nya dalam menanggulangi aksi terorisme

Semakin banyaknya aksi terorisme di Indonesia maka semakin banyak pula penangkapan para pelaku terorisme dan akhirnya mereka berada di dalam lapas pemasyarakatan

Keberadaan mreka tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus dibina wawasan berbangsa dan bernegaranya serta diberikan perlakuan khusus di setiap lapas agar paham mereka tidak mempengaruhi napi-napi lainnya

Tidak hanya di situ ketika mereka bebas dari lapas maka sudah selayaknya kebutuhan ekonomi mereka dan keluarga diperhatikan dan ditopang agar mereka tidak terjerumus lagi ke dalam kelompok radikalisme yang kuat masalah pendanaan.

Adapun selama ini banyak keluhan dari napi terorisme baik yang sudah berubah dan insaf atau belum bahwa mereka tidak mendapatkan binaan sama sekali oleh BNPT selama di lapas. Bahkan kedatangan BNPT tidak mempengaruhi sama sekali, karena selama ini yang mereka rasakan pihak BNPT hanya menjadikan mereka sebagai objek proyek untuk kepentingan pribadi mereka sendiri.

Dari hasil survey terhadap eks napi terorisme yang sudah bebas di seluruh Indonesia dan sudah insaf kembali ke pangkuan NKRI maka dapat kami simpulkan mereka semua berubah pemikirannya karena usaha dari pihak safari dakwah tim densus 88 Mabes Polri bukan BNPT.

Bahkan sebagian besar napi terorisme dibantu perekonomiannya oleh pihak Polri Densus 88 bukan BNPT. Padahal tugas pemberdayaan ekonomi napi terorisme itu adalah tugas mereka dan mereka BNPT memiliki anggaran besar dari negara untuk menanggulangi pelaku terorisme.

Tapi fakta di lapangan dana tersebut justru masuk ke kantong-kantong pribadi mereka dan hanya segelintir eks napi terorisme yang merasakan anggaran negara tersebut.

Oleh karena itu segenap eks napiter di seluruh Indonesia menginginkan agar pemerintah Republik Indonesia membubarkan saja BNPT karena tidak efektif dalam menanggulangi aksi terorisme dan hanya menghambur-hamburkan uang negara saja.


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Sandy Rio Kuahaty Nakhodai GAMKI Jakut 2026-2029

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:26

Bawaslu Dorong Transformasi Digital dari Administrasi ke Pengawasan Berbasis Risiko

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:23

Kementerian HAM Perluas Akses Pendidikan Tak Hanya untuk ASN

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:14

Reformasi Kelistrikan Penting untuk Capai Ekonomi 8 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:01

Menkop Kukuhkan Yudi Azis sebagai Rektor IKOPIN Periode 2026–2031

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:44

Bahas Keamanan hingga Lapangan Kerja

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:42

Meracik Horor Komedi di Film Ghosthing, Ini Pandangan Peter Surya Wijaya

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:41

Tanggapi Survei Celios, Gibran Janji Kerja Lebih Baik

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:35

Mantan Pj Gubernur Sulsel Bantah Cawe-cawe Pengadaan Bibit Nanas

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:31

APBD DKI 2027 Diusulkan Rp82,89 Triliun, Naik 4,18 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:20

Selengkapnya