Berita

Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar/Ist

Politik

Muncul Petisi Bubarkan BNPT, Begini Respons Komjen Boy Rafli

SABTU, 18 SEPTEMBER 2021 | 05:40 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kemunculan sebuah petisi yang mendesak pembubaran Badan Penanggulangan Nasional Terorisme (BNPT) ditanggapi dengan tenang oleh Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, Namun, dia menegaskan negara tak boleh kalah dari teroris.

Petisi bubarkan BNPT yang diklaim dibuat oleh bekas narapidana terorisme (napiter) ini muncul di laman change.org.

"Bubarkan BNPT karena tidak ada kinerjanya dalam menanggulangi aksi terorisme," demikian bunyi petisi dikutip dari change.org, Jumat (17/9).


Kini Petisi yang diketahui telah muncul sejak 11 September 2021 itu sudah ada 51 orang yang menandatangani dari target 100.

Menanggapi petisi tersebut, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar menilai teroris dan sekutunya memang menginginkan agar BNPT bubar.

"Teroris dan sekutunya memang inginnya BNPT bubar. Negara tidak boleh kalah dengan teroris," tegas Boy (17/9).

Ia kemudian menjelaskan soal anggaran tambahan yang diusulkan BNPT belum dikabulkan oleh Kementerian Keuangan. Bahkan anggaran BNPT yang sudah ada mengalami pemotongan untuk mendukung penanggulangan Covid-19.

Berikut kutipan petisi tersebut:

Bubarkan BNPT karena tidak ada kinerja nya dalam menanggulangi aksi terorisme

Semakin banyaknya aksi terorisme di Indonesia maka semakin banyak pula penangkapan para pelaku terorisme dan akhirnya mereka berada di dalam lapas pemasyarakatan

Keberadaan mreka tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus dibina wawasan berbangsa dan bernegaranya serta diberikan perlakuan khusus di setiap lapas agar paham mereka tidak mempengaruhi napi-napi lainnya

Tidak hanya di situ ketika mereka bebas dari lapas maka sudah selayaknya kebutuhan ekonomi mereka dan keluarga diperhatikan dan ditopang agar mereka tidak terjerumus lagi ke dalam kelompok radikalisme yang kuat masalah pendanaan.

Adapun selama ini banyak keluhan dari napi terorisme baik yang sudah berubah dan insaf atau belum bahwa mereka tidak mendapatkan binaan sama sekali oleh BNPT selama di lapas. Bahkan kedatangan BNPT tidak mempengaruhi sama sekali, karena selama ini yang mereka rasakan pihak BNPT hanya menjadikan mereka sebagai objek proyek untuk kepentingan pribadi mereka sendiri.

Dari hasil survey terhadap eks napi terorisme yang sudah bebas di seluruh Indonesia dan sudah insaf kembali ke pangkuan NKRI maka dapat kami simpulkan mereka semua berubah pemikirannya karena usaha dari pihak safari dakwah tim densus 88 Mabes Polri bukan BNPT.

Bahkan sebagian besar napi terorisme dibantu perekonomiannya oleh pihak Polri Densus 88 bukan BNPT. Padahal tugas pemberdayaan ekonomi napi terorisme itu adalah tugas mereka dan mereka BNPT memiliki anggaran besar dari negara untuk menanggulangi pelaku terorisme.

Tapi fakta di lapangan dana tersebut justru masuk ke kantong-kantong pribadi mereka dan hanya segelintir eks napi terorisme yang merasakan anggaran negara tersebut.

Oleh karena itu segenap eks napiter di seluruh Indonesia menginginkan agar pemerintah Republik Indonesia membubarkan saja BNPT karena tidak efektif dalam menanggulangi aksi terorisme dan hanya menghambur-hamburkan uang negara saja.


Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya