Berita

Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar/Ist

Politik

Muncul Petisi Bubarkan BNPT, Begini Respons Komjen Boy Rafli

SABTU, 18 SEPTEMBER 2021 | 05:40 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kemunculan sebuah petisi yang mendesak pembubaran Badan Penanggulangan Nasional Terorisme (BNPT) ditanggapi dengan tenang oleh Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, Namun, dia menegaskan negara tak boleh kalah dari teroris.

Petisi bubarkan BNPT yang diklaim dibuat oleh bekas narapidana terorisme (napiter) ini muncul di laman change.org.

"Bubarkan BNPT karena tidak ada kinerjanya dalam menanggulangi aksi terorisme," demikian bunyi petisi dikutip dari change.org, Jumat (17/9).


Kini Petisi yang diketahui telah muncul sejak 11 September 2021 itu sudah ada 51 orang yang menandatangani dari target 100.

Menanggapi petisi tersebut, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar menilai teroris dan sekutunya memang menginginkan agar BNPT bubar.

"Teroris dan sekutunya memang inginnya BNPT bubar. Negara tidak boleh kalah dengan teroris," tegas Boy (17/9).

Ia kemudian menjelaskan soal anggaran tambahan yang diusulkan BNPT belum dikabulkan oleh Kementerian Keuangan. Bahkan anggaran BNPT yang sudah ada mengalami pemotongan untuk mendukung penanggulangan Covid-19.

Berikut kutipan petisi tersebut:

Bubarkan BNPT karena tidak ada kinerja nya dalam menanggulangi aksi terorisme

Semakin banyaknya aksi terorisme di Indonesia maka semakin banyak pula penangkapan para pelaku terorisme dan akhirnya mereka berada di dalam lapas pemasyarakatan

Keberadaan mreka tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus dibina wawasan berbangsa dan bernegaranya serta diberikan perlakuan khusus di setiap lapas agar paham mereka tidak mempengaruhi napi-napi lainnya

Tidak hanya di situ ketika mereka bebas dari lapas maka sudah selayaknya kebutuhan ekonomi mereka dan keluarga diperhatikan dan ditopang agar mereka tidak terjerumus lagi ke dalam kelompok radikalisme yang kuat masalah pendanaan.

Adapun selama ini banyak keluhan dari napi terorisme baik yang sudah berubah dan insaf atau belum bahwa mereka tidak mendapatkan binaan sama sekali oleh BNPT selama di lapas. Bahkan kedatangan BNPT tidak mempengaruhi sama sekali, karena selama ini yang mereka rasakan pihak BNPT hanya menjadikan mereka sebagai objek proyek untuk kepentingan pribadi mereka sendiri.

Dari hasil survey terhadap eks napi terorisme yang sudah bebas di seluruh Indonesia dan sudah insaf kembali ke pangkuan NKRI maka dapat kami simpulkan mereka semua berubah pemikirannya karena usaha dari pihak safari dakwah tim densus 88 Mabes Polri bukan BNPT.

Bahkan sebagian besar napi terorisme dibantu perekonomiannya oleh pihak Polri Densus 88 bukan BNPT. Padahal tugas pemberdayaan ekonomi napi terorisme itu adalah tugas mereka dan mereka BNPT memiliki anggaran besar dari negara untuk menanggulangi pelaku terorisme.

Tapi fakta di lapangan dana tersebut justru masuk ke kantong-kantong pribadi mereka dan hanya segelintir eks napi terorisme yang merasakan anggaran negara tersebut.

Oleh karena itu segenap eks napiter di seluruh Indonesia menginginkan agar pemerintah Republik Indonesia membubarkan saja BNPT karena tidak efektif dalam menanggulangi aksi terorisme dan hanya menghambur-hamburkan uang negara saja.


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya