Berita

Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar/Ist

Politik

Muncul Petisi Bubarkan BNPT, Begini Respons Komjen Boy Rafli

SABTU, 18 SEPTEMBER 2021 | 05:40 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kemunculan sebuah petisi yang mendesak pembubaran Badan Penanggulangan Nasional Terorisme (BNPT) ditanggapi dengan tenang oleh Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, Namun, dia menegaskan negara tak boleh kalah dari teroris.

Petisi bubarkan BNPT yang diklaim dibuat oleh bekas narapidana terorisme (napiter) ini muncul di laman change.org.

"Bubarkan BNPT karena tidak ada kinerjanya dalam menanggulangi aksi terorisme," demikian bunyi petisi dikutip dari change.org, Jumat (17/9).

Kini Petisi yang diketahui telah muncul sejak 11 September 2021 itu sudah ada 51 orang yang menandatangani dari target 100.

Menanggapi petisi tersebut, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar menilai teroris dan sekutunya memang menginginkan agar BNPT bubar.

"Teroris dan sekutunya memang inginnya BNPT bubar. Negara tidak boleh kalah dengan teroris," tegas Boy (17/9).

Ia kemudian menjelaskan soal anggaran tambahan yang diusulkan BNPT belum dikabulkan oleh Kementerian Keuangan. Bahkan anggaran BNPT yang sudah ada mengalami pemotongan untuk mendukung penanggulangan Covid-19.

Berikut kutipan petisi tersebut:

Bubarkan BNPT karena tidak ada kinerja nya dalam menanggulangi aksi terorisme

Semakin banyaknya aksi terorisme di Indonesia maka semakin banyak pula penangkapan para pelaku terorisme dan akhirnya mereka berada di dalam lapas pemasyarakatan

Keberadaan mreka tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus dibina wawasan berbangsa dan bernegaranya serta diberikan perlakuan khusus di setiap lapas agar paham mereka tidak mempengaruhi napi-napi lainnya

Tidak hanya di situ ketika mereka bebas dari lapas maka sudah selayaknya kebutuhan ekonomi mereka dan keluarga diperhatikan dan ditopang agar mereka tidak terjerumus lagi ke dalam kelompok radikalisme yang kuat masalah pendanaan.

Adapun selama ini banyak keluhan dari napi terorisme baik yang sudah berubah dan insaf atau belum bahwa mereka tidak mendapatkan binaan sama sekali oleh BNPT selama di lapas. Bahkan kedatangan BNPT tidak mempengaruhi sama sekali, karena selama ini yang mereka rasakan pihak BNPT hanya menjadikan mereka sebagai objek proyek untuk kepentingan pribadi mereka sendiri.

Dari hasil survey terhadap eks napi terorisme yang sudah bebas di seluruh Indonesia dan sudah insaf kembali ke pangkuan NKRI maka dapat kami simpulkan mereka semua berubah pemikirannya karena usaha dari pihak safari dakwah tim densus 88 Mabes Polri bukan BNPT.

Bahkan sebagian besar napi terorisme dibantu perekonomiannya oleh pihak Polri Densus 88 bukan BNPT. Padahal tugas pemberdayaan ekonomi napi terorisme itu adalah tugas mereka dan mereka BNPT memiliki anggaran besar dari negara untuk menanggulangi pelaku terorisme.

Tapi fakta di lapangan dana tersebut justru masuk ke kantong-kantong pribadi mereka dan hanya segelintir eks napi terorisme yang merasakan anggaran negara tersebut.

Oleh karena itu segenap eks napiter di seluruh Indonesia menginginkan agar pemerintah Republik Indonesia membubarkan saja BNPT karena tidak efektif dalam menanggulangi aksi terorisme dan hanya menghambur-hamburkan uang negara saja.


Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Paspampres Buka Suara soal Marhan Harahap Meninggal saat akan Salat Jumat

Rabu, 20 Maret 2024 | 10:50

UPDATE

Pasca Penangkapan NW, Polda Sumut Ramai Papan Bunga

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:58

Mahfud Kutip Pernyataan Yusril Soal Mahkamah Kalkulator, Yusril: Tidak Tepat!

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:50

Namanya Diseret di Sidang MK, Jokowi Irit Bicara

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:43

Serukan Penegakan Kedaulatan Rakyat, GPKR Gelar Aksi Damai di Gedung MK

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:39

4 Perusahaan Diduga Kuat Langgar UU dalam Operasional Pelabuhan Panjang

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:29

Rahmat Bagja Bantah Kenaikan Tukin Bawaslu Pengaruhi Netralitas di Pemilu 2024

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:21

Ketum JNK Dukung Gus Barra Maju Pilbup Mojokerto Periode 2024-2029

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:13

Serahkan LKPD 2023 ke BPK, Pemprov Sumut Target Raih WTP ke 10

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:04

Demi Kenyamanan, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:00

Paskah 2024, Polda Sumut Tingkatkan Pengamanan

Kamis, 28 Maret 2024 | 20:53

Selengkapnya