Berita

Laut Natuna/Net

Publika

Pemerintah Wajib Perkuat Maritime Security Indonesia

Oleh: Fadli Rumakefing*
JUMAT, 17 SEPTEMBER 2021 | 21:07 WIB

INDONESIA berada pada titik nadi garis khatulistiwa dunia yang menjadi pusat perhatian tidak hanya negara-negara di Asia Tenggara, tetapi juga dunia.

Beberapa peristiwa konflik maritim yang sudah pernah terjadi sebelumnya dan beberapa peristiwa belakangan ini di Laut Natuna Utara harusnya membuat pemerintah Indonesia sadar akan pentingnya laut sebagai satu kesatuan dari hak berdaulat Indonesia.

Kondisi geografis Indonesia yang strategis, dikelilingi 80 persen air laut dan 20 persen daratan. Harusnya pemerintah mampu mengoptimalkan potensi yang ada sebagai negara maritim sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia.


Mengingat kompleksitas masalah di laut Indonesia yang sampai hari ini tak kunjung selesai, mulai dari aspek maritime security, law enforcement, illegal fishing, blue economy, marine ecosystem, dan lain-lain.

Dari semua rangkai masalah di atas, muncul pertanyaannya adalah sepenting apakah laut bagi Pemerintah Indonesia?

Dan sejauh mana fokus pemerintah Indonesia dalam membangun maritime security Indonesia? Ataukah “Quo Vadies Maritime Security Indonesia”?

Kompleksitas masalah yang ada di atas harusnya dapat membuat kepekaan pemerintah Indonesia terhadap laut yang sangat sensitif bagi negara-negara maritim.

Dalam hal pertahanan dan keamanan negara, political will pemerintah harus benar-benar menjalankan amanat UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 3 ayat (2) “Pertahanan Negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan”.

Dalam perspektif maritim di sini, kita bisa lihat bagaimana China memahami betul betapa pentingnya laut meski pengadilan Arbitrase di Den Haag telah menyatakan klaim China terhadap Laut China Selatan tidak berdasarkan hukum internasional, China tetap berpegang teguh pada landasan historisnya untuk menguasai Laut China Selatan (LCS) dengan membangun kekuatan angkatan lautnya, mengaktifkan peran angkatan lautnya.

Demikian juga Amerika Serikat, Laut China Selatan (LCS) telah menjadi medan adu kekuatan angkatan laut.

Dalam hal membangun kekuatan maritim Indonesia, pentingnya memadukan komponen nonmiliter dan militer. Selain memadukan dua komponen ini, dibutuhkan juga political will pemerintah dalam membangun TNI Angkatan Laut menuju world class navy.

“Bahwa kita harus dapat menguasai lautan kita, kalau kita hendak menjamin keamanan negara kita seluruhnya. Selama keadaan ini belum tercapai, maka kesalamatan negara kita selalu dapat terancam. Karena dengan demikian, maka justru lawanlah yang akan mempergunakan kemanfaatan-kemanfaatan keadaan fisik daripada Nusantara kita”. (Letnan Jenderal Nasution, 13 Januari 1960).

*Ketua Umum Indonesian Youth Community Network (IYCN)

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya