Pendirian Kantor Darurat Novel Dkk di Depan Gedung KPK Tidak Etis

Keberadaan kantor darurat yang didirikan Novel Baswedan dkk di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak etis.

Bahkan, sekelompok massa yang tergabung dalam Gerakan Satu Padu (Sapu) lawan Novel Baswedan dkk menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK untuk mengecam keberadaan kantor darurat tersebut.

"Apa yang dilakukan Novel Baswedan membuat kantor darurat di depan KPK sudah melawan hukum dan sangat tidak etis," tegas koordinator aksi Sapu, Amat di depan Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (17/9).

Sebagai wujud kekesalan, massa menggelar aksi teatrikal menyapu sampah di halaman Gedung KPK dengan menggunakan sapu lidi. Hal ini sebagai simbol membersihkan pihak-pihak yang dianggap melakukan manuver politik merusak citra KPK.

Massa juga meminta kepada Satuan Polisi Pemong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta untuk menertibkan kantor darurat yang didirikan Novel dkk itu.

"Jika Satpol PP dan pihak keamanan tidak bisa menertibkan kantor darurat yang tidak sesuai peruntukannya itu, maka sudah saatnya kami lakukan bersih-bersih kepada mereka," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, massa juga menyampaikan dukungan kepada Ketua KPK, Firli Bahuri untuk segera memberhentikan para pegawai yang tidak lolos TWK. Apalagi, MA dan MK sudah memutuskan bahwa TWK sah secara hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Artinya, pemberhentian pegawai KPK tetap sebagai suatu kehormatan. Novel jangan baperan, dan saatnya legowo mundur dan selesaikan kasus lama," tandasnya.