Gaji Krisdayanti Ratusan Juta, Pengamat: Enggak Nutup Balikin Ongkos Politik

Blak-blakan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Krisdayanti yang mendapat gaji dan tunjangan hingga ratusan juta rupiah wajar jika dipersoalkan masyarakat. Namun bagi sebagian anggota legislatif, jumlah tersebut belum tentu bisa menutup modal untuk melenggang ke Senayan.

Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul merespons pengakuan Krisdayanti yang bisa mengantongi gaji sebagai anggota Komisi IX DPR RI hingga ratusan juta rupiah.

"Bagi mereka yang ongkos politiknya rendah, gaji DPR sebuah kemewahan. Tapi mereka yang ongkos politiknya tinggi pasti menilai tidak akan cukup," kata Adib kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (17/9).

Saat ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa ongkos untuk menjadi wakil rakyat di DPR RI butuh biaya tinggi. Bahkan menurut Adib, angkanya bisa mencapai Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar.

"Angka tersebut sudah lazim dan menjadi rahasia umum. Ingat, ongkos politik di Indonesia itu tinggi," sambungnya.

Hal inilah yang menjadi titik poin banyaknya anggota DPR RI yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan tak sedikit yang berakhir di balik jeruji besi karena menghalalkan segala cara untuk mengembalikan modal menjadi wakil rakyat.

"Karena ongkos tinggi, akhirnya mereka terjerat pada perilaku-perilaku abuse of power, memanfaatkan posisi mereka untuk mendapat untung. Akhirnya banyak yang terjerat perilaku KKN," tandasnya.