Berita

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga/Net

Politik

Seharusnya Jokowi Tegur Bobby Nasution Lebih Keras

JUMAT, 17 SEPTEMBER 2021 | 13:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sudah seharusnya menegur Kepala Daerah apabila dinilai sudah melakukan penyimpangan. Hal tersebut juga berlaku kepada Walikota Medan Bobby Nasution yang adalah menantunya sendiri.

Atas dasar itu, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai wajar jika kemudian Jokowi menegur suami Kahiyang Ayu jika merasa ada kesalahan dalam memimpin daerah.

"Teguran yang dilakukan presiden terhadap Bobby Nasution juga beralasan. Sebab, tidak seharusnya dana APBD mengendap di bank," katanya kepada wartawan, Jumat (16/9).


Menurut Jamiluddin, Jokowi seharusnya menegur Bobby Nasution lebih keras. Pasalnya, dengan mengendapnya APBD di bank, akan membuat perekonoman di Medan bisa terus melambat.

"Kasus mengendapnya APBD di bank bukan lagi rahasia. Bahkan kesannya hal itu seolah bukan suatu pelanggaran. Karena itu, presiden juga harus menegur keras semua kementerian, gubernur, bupati dan walikota yang melakukan hal yang sama," tegasnya.

Menurut Jamiluddin, hal itu perlu dilakulan agar keadilan ditegakkan. Sebab tidak selayaknya APBN dan APBD diendapkan di bank.

"Dengan begitu, pelanggaran semacam itu dapat diatasi," tandasnya.

Presiden Joko Widodo menegur semua kepala daerah di Sumatera Utara terkait serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah.

Menurut Kepala Negara, APBD daerah-daerah di Sumut malah lebih banyak yang mengendap di bank.

Bahkan, Jokowi secara spesifik menyebut serapan APBD Kota Medan. Saat ini, APBD Kota Medan yang mengendap di bank sebesar Rp 1,8 triliun.

"Yang paling besar di Medan. Nanti dicek," ujar Jokowi saat rapat bersama forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) se-Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut di Medan, Kamis (16/9).

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya