Berita

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga/Net

Politik

Seharusnya Jokowi Tegur Bobby Nasution Lebih Keras

JUMAT, 17 SEPTEMBER 2021 | 13:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sudah seharusnya menegur Kepala Daerah apabila dinilai sudah melakukan penyimpangan. Hal tersebut juga berlaku kepada Walikota Medan Bobby Nasution yang adalah menantunya sendiri.

Atas dasar itu, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai wajar jika kemudian Jokowi menegur suami Kahiyang Ayu jika merasa ada kesalahan dalam memimpin daerah.

"Teguran yang dilakukan presiden terhadap Bobby Nasution juga beralasan. Sebab, tidak seharusnya dana APBD mengendap di bank," katanya kepada wartawan, Jumat (16/9).


Menurut Jamiluddin, Jokowi seharusnya menegur Bobby Nasution lebih keras. Pasalnya, dengan mengendapnya APBD di bank, akan membuat perekonoman di Medan bisa terus melambat.

"Kasus mengendapnya APBD di bank bukan lagi rahasia. Bahkan kesannya hal itu seolah bukan suatu pelanggaran. Karena itu, presiden juga harus menegur keras semua kementerian, gubernur, bupati dan walikota yang melakukan hal yang sama," tegasnya.

Menurut Jamiluddin, hal itu perlu dilakulan agar keadilan ditegakkan. Sebab tidak selayaknya APBN dan APBD diendapkan di bank.

"Dengan begitu, pelanggaran semacam itu dapat diatasi," tandasnya.

Presiden Joko Widodo menegur semua kepala daerah di Sumatera Utara terkait serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah.

Menurut Kepala Negara, APBD daerah-daerah di Sumut malah lebih banyak yang mengendap di bank.

Bahkan, Jokowi secara spesifik menyebut serapan APBD Kota Medan. Saat ini, APBD Kota Medan yang mengendap di bank sebesar Rp 1,8 triliun.

"Yang paling besar di Medan. Nanti dicek," ujar Jokowi saat rapat bersama forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) se-Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut di Medan, Kamis (16/9).

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya