Berita

Kapal asing melintas di Laut Natuna/Ist

Politik

Komisi I DPR RI Usul Tiga Pendekatan Ini agar Laut Indonesia Tidak Diobok-obok Asing

JUMAT, 17 SEPTEMBER 2021 | 08:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR RI meminta pemerintah serius meningkatkan kapasitas patroli keamanan wilayah laut terluar Indonesia. Sebab, selain merugikan secara ekonomi, juga bisa membahayakan kedaulatan wilayah Indonesia.

Hal itu menyusul ratusan kapal Vietnam hingga China yang telah menerobos masuk secara ilegal di wilayah Indonesia di Laut Natuna Utara saat dilakukan pemantauan secara langsung dari udara.

"Wilayah Laut Natuna Utara berdekatan dengan zona sengketa di laut China Selatan antara China dan negara-negara Asean. Beberapa kali juga terjadi insiden kapal coast guard China masuk wilayah Indonesia.  Ini perlu ada konsentrasi lebih besar untuk melakukan patroli," kata anggota Komisi I DPR RI fraksi PKS, Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/9).


Apabila Indonesia tidak meningkatkan kualitas patroli keamanan wilayah laut terluar, maka bisa berdampak pada kedaulatan negara yang telah dipertahankan.

"Jika Indonesia tidak bisa menunjukkan kekuatan patroli keamanan yang memadai, pihak asing akan leluasa mengobok-obok wilayah Indonesia," katanya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengusulkan tiga pendekatan dalam mengatasi persoalan tersebut. Pertama, dengan memperkuat kekuatan kapal patroli Bakamla.

Bakamla menyebut hanya memiliki 10 kapal untuk patroli, ini tentu sangat minim untuk menjaga wilayah laut Indonesia yang luas. Industri pertahanan milik Indonesia bisa lebih digiatkan untuk memproduksi kapal-kapal jenis coast guard.

"Ini untuk mendukung cakupan patroli yang selama ini dilakukan," tuturnya.

Kedua, yang perlu diperkuat adalah koordinasi keamanan laut dengan melibatkan berbagai kekuatan yang dimiliki. Dalam hal ini kerjasama yang telah dilakukan Bakamla dengan TNI AU untuk melakukan patroli udara ini bagus dan perlu diperkuat.

"Bakamla juga bisa bekerjasama dengan LAPAN untuk memperkuat pemanfaatan teknologi penginderaan melalui satelit dan udara," ucapnya.

Lalu yang ketiga, masih kata Sukamta, pendekatan untuk mengamankan wilayah laut Indonesia bisa dengan mencontoh strategi China mengerahkan milisi laut dalam sengketa di Laut China Selatan.

Indonesia punya banyak nelayan handal, mereka bisa dilibatkan untuk ikut mengamankan wilayah Laut Natuna Utara. Pengerahan nelayan-nelayan Indonesia di wilayah yang rawan dimasuki pihak asing, bisa ikut membantu memberikan informasi ke Bakamla.

"Dalam hal ini pemerintah bisa memberikan fasilitasi berupa alat monitor dan BBM kepada nelayan-nelayan Indonesia," tandasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya