Berita

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid/Net

Politik

Kapal Perang China Hilir Mudik di Natuna, Puskesmas Dibakar di Papua, Kemana Perlindungan Negara?

JUMAT, 17 SEPTEMBER 2021 | 08:19 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kondisi bangsa Indonesia dalam situasi keprihatinan. Tak hanya soal pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir, ancaman keamanan dari dalam dan luar negeri pun masih menghantui rakyat.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid lantas mencontohkan adanya kapal perang China yang hilir mudik di perairan Natuna.

"Kita sangat prihatin, di Natuna, para nelayan ketakutan melihat kapal-kapal perang China mondar-mandir di perairan Indonesia," kata Hidayat Nur Wahid dikutip dari akun Twitter pribadinya, Jumat (17/9).


Bahkan tak hanya itu, persoalan di Tanah Papua juga menjadi sorotan. Hingga kini, pemerintah tak kunjung meredam konflik yang terjadi di Bumi Cenderawasih. Hal itu terlihat pada peristiwa baru-baru ini di mana ada Puskesmas yang terbakar dan diklaim dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Senin (14/9).

Namun sayang, politisi PKS ini belum melihat adanya kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia. Padahal tugas tersebut sudah sangat jelas tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi "Melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia".

"Di Papua Puskesmas dibakar, dokter dan nakes (1 meninggal) jadi korban teror dan serangan KKB. Harusnya negara betul-betul lindungi seluruh WNI dan NKRI sebagaimana ketentuan UUD," tandasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya