Wamentan saat mengunjungi Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (BALITTRI) di Parungkuda, Sukabumi/Ist
Dilatari oleh Presiden Joko Widodo yang berfikir teknis, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Harvick Hasnul berjanji dalam setiap rangkaian kunjungan kerja (kunker)-nya ke berbagai daerah, tak akan bersifat seremonial. Namun benar-benar menyerap informasi langsung dari lapangan, dan untuk memberi solusi nyata dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Hal ini disampaikan Wamentan saat mengunjungi Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (BALITTRI) di Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (16/9).
Upaya memberi solusi dalam kunjungan kerjanya itu, langsung dibuktikan Wamentan saat berdiskusi langsung dengan sejumlah petani dari Jawa Barat. Seperti yang dirasakan petani muda Robin Nur Iskandar (25 tahun), asal Cikidang, Sukabumi. Petani milenial yang bergerak di bidang budidaya jamur ini, mengeluh kepada Wamentan soal kesulitannya dalam upaya perluasan lahan pertanian jamur di daerahnya.
Menurut Robin, saat dirinya curhat langsung kepada Bupati Sukabumi tentang niatnya mengembangkan budidaya jamur dengan ingin memanfaatkan lahan Perhutani, ia justru diminta bernegosiasi sendiri dengan pihak Perhutani.
"Jadi saya berharap Pak Wamen, bisa membantu kami untuk dapat memanfaatkan lahan Perhutani itu," harapnya.
Mendengar keluhan itu, Wamentan Harvick Hasnul Qolbi berjanji akan segera berbicara dengan Bupati Sukabumi. Ia akan meminta Bupati setempat agar segera membantu Robin, dalam menegosiasikan keinginannya dengan pihak Perhutani di wilayah Sukabumi.
"Saya akan bantu rencana penggunaan lahan Perhutani. Tetapi masing-masing kabupaten punya peraturan daerahnya sendiri, jadi saya tetap harus berbicara dahulu dengan Pak Bupati, tidak bisa bypass," ujar Wamentan, yang bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil, tergabung dalam Tim Perluasan Lahan Pertanian, sesuai intruksi presiden.
Dalam kesempatan itu, Wamentan juga langsung memberikan secara gratis Bibit Kelapa bersertifikat dari BALITTRI kepada
Akbar, petani asal Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sebelumnya, Akbar mengeluh kepada Wamen, tentang proposal permintaan bibitnya ke Balitbang Perkebunan di Bogor, yang belum ditanggapi, padahal sudah cukup lama diajukan.
"Saat ini juga, proposal permintaan bibit kelapa yang Pak Akbar sampaikan, saya penuhi. Dan bibit kelapa dari BALITTRI ini harus benar-benar ditanam dan dikembangkan daerah bapak," pinta Wamentan, yang berniat akan sidak mengunjungi lahan pertanian kelapa milik Akbar di Kab. Subang.
Solusi lain yang dilakukan Wamentan, ketika meninjau Laboratorium Penelitian Bioenergi BALITTRI, yang telah berhasil memproduksi Biodesel dari bahan baku CPO (Crude Palm Oil) atau minyak kelapa sawit.
Menurut Kapus Balitbang Perkebunan Ir. Syafaruddin, P.hd., dari proses penelitian 15 tahun tim peneliti BALITTRI, kini telah berhasil mengolah 1 Metrik Ton CPO menjadi 820 Metrik Gram Biodesel.
"Ini tentu sebuah hasil penelitian yang menggembirakan. Karena, 82 persen bahan CPO yang diolah, mampu dijadikan bahan bakar biodiesel berkualitas," ungkapnya.
Mendapat laporan keberhasilan itu, Wamentan berjanji akan segera melaporkan langsung kepada Presiden Joko Widodo, dalam forum Rakor Kabinet Indonesia Maju.
"Keberhasilan Tim Peneliti BALITTRI ini patut diapresiasi. Karenanya, saya akan laporkan langsung kepada presiden dalam Rakor Kabinet mendatang, agar diambil langkah-langkah strategis berkaitan dengan keberhasilan produksi bioenergi ini," jelas Wamentan.
Lebih jauh Wamentan Harvick Hasnul Qolbi dalam setiap kunkernya, juga selalu menantang petani milenial agar melakukan inovasi. Juga ia tak bosan-bosan mengajak pemerintah daerah, agar segera mendirikan perusahaan daerah.
Sebab menurutnya, ada beberapa kabupaten di Indonesia yang cukup maju dan kaya secara potensi sumber daya manusia dan alamnya, namun tak punya perusda atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Ini kan sangat disayangkan sekali. Karena Presiden mengharapkan agar hilirisasi hasil pertanian harus terus digalakkan, untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya 'Satu Pemda Satu Perusda' proses hilirisasi akan maju, dan lapangan kerja pasti akan terbuka," tandas Wamentan.
