Berita

Ketua Dewan Pengurus Public Virtue Research Institute (PVRI), Usman Hamid/Net

Politik

Indonesia Alami Regresi Demokrasi Serius yang Mirip seperti Orde Baru

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2021 | 13:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Bangsa Indonesia belakangan dinilai telah mengalami kemunduran demokrasi yang cukup serius. Hal ini ditandai dengan adanya pelemahan lembaga hingga sikap represif aparat hukum.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pengurus Public Virtue Research Institute (PVRI), Usman Hamid seiring peringatan hari demokrasi internasional yang jatuh pada 15 September 2021.

“Indonesia mengalami regresi demokrasi yang serius. Ini adalah dampak pelemahan lembaga-lembaga demokrasi produk reformasi oleh kekuatan politik yang korup,” ucap Usman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/9).


Ia memandang, ada kecenderungan pemerintah melakukan pembungkaman kebebasan berekspresi dengan melibatkan aparat melalui pendekatan security appropach. Hal ini dinilai berlebih dan mirip seperti gaya kepemimpinan orde lama.

"Sebagian besar mereka merupakan elite-elite politik baru. Sebagian lagi diinkubasi pada masa orde baru. Presiden Jokowi harus mencegah regresi demokrasi lebih jauh,” tegasnya.

Sementara itu, Deputi Direktur PVRI, Anita Wahid menambahkan bahwa peningkatan sikap kritis seperti gerakan mahasiswa dan pemuda justru dikucilkan, bahkan mengalami pelarangan serta kriminalisasi.

“Hak politik dan kebebasan sipil di Indonesia juga terus mengalami kemunduran, seperti yang dikemukakan freedom house dalam laporannya Freedom in the World 2021,” demikian Anita.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya