Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Tolak Penambahan Masa Jabatan Presiden, Jerry Massie: Jangan Pura-Pura Enggak Mau, Tapi Mau

KAMIS, 16 SEPTEMBER 2021 | 01:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo telah beberapa kali menyatakan bahwa dirinya tidak ingin ada penambahan masa jabatan presiden. Di sisi lain, kemunculan isu amandemen UUD 1945 yang di dalamnya terdapat usulan penambahan masa jabatan presiden terus mencuat.

Terkait situasi ini, pengamat politik, Jerry Massie, mengemukakan sebuah istilah, leadership is not about position but is an action. Bahwa kepemimpinan seharunya menjalankan aksinya, bukan malah hanya sekadar jabatan.

Maka dari itu, kata Jerry, jika seorang pemimpin mengejar jabatan bukan aksi dalam membangun negara, hal itu bisa membahayakan negara. Bahkan dirinya sendiri.


“Bisa depresi dia, karena akan mengejar terus apa yang dia inginkan,” kata Jerry dalam acara diskusi virtual bertajuk "Petik Pelajaran, Ngotot 3 Periode Presiden Guinea Digulingkan", Rabu (15/9).

Jerry meminta agar pemerintah harus rasional dalam bersikap. Terlebih adanya isu amandemen UUD 45 ini yang memunculkan usulan penambahan masa jabatan presiden.

“Saya paling ngeri begini lho, pura-pura enggak mau tapi mau. Saya enggak mau gado-gado, tapi saya pengen gado-gado. Saya menolak, tapi yang jopro ini jalan terus,” ucap Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ini.

Jerry juga melihat ada banyak tokoh potensial yang bisa maju untuk menjadi presiden. Sehingga mereka sudah seharusnya diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan bagi bangsa.

“Ini 2024 banyak calon kuat, ada Anies Baswedan, AHY, Ganjar Pranowo, Prabowo, kan banyak,” tandasnya.

Selain Jerry Massie, acara diskusi ini juga menghadirkan sejumlah narasumber lain. Seperti Kepala Komunikasi Strategis Parta Demokrat, Herzaky Mahendra Putra; analis komunikasi politik, Hendri Satrio, dan Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Prabowonomics dalam Desain APBN 2027

Kamis, 20 Agustus 2026 | 04:17

BRI KKB National Expo 2026 Hadir di 131 Lokasi dan Torehkan Rekor MURI

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:48

Sikap Amien Rais Makin Plinplan dan Mirip Sengkuni

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:14

PBB Dorong PT Timah Serap Hasil Timah Masyarakat Bangka Belitung

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:45

Truk Karnaval Kementerian PU Hadirkan Pesan Gotong Royong dan Kerja Nyata

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:16

Pernyataan Agus Burate soal 5 WN China di Tambang Emas Dibantah Keluarga

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:42

Jalan Harmoni, Potret Toleransi di Jantung George Town

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:37

Sindikat Meterai Palsu yang Bikin Negara Boncos Rp1 Triliun Dibongkar Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:21

Komisi V DPR Usul Kapal Penumpang dan Pengangkut Barang Dipisah

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:59

Jampidsus Diminta Terbitkan Sprindik Baru Kasus Jiwasraya dan Asabri

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:35

Selengkapnya