Berita

Gibran Rakabuming Raka saat hadiri acara PWNU DKI Jakarta Sabtu lalu/Net

Politik

Pujian Gibran pada Anies Indikasi Dinasti Jokowi Mulai Mengancam PDIP dan Gerindra

RABU, 15 SEPTEMBER 2021 | 13:21 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pujian putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap sebagai tanda akan terjadinya pergeseran pendulum politik dinasti Jokowi dan akan mengancam PDI Perjuangan serta Partai Gerindra.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, puja puji Gibran kepada Anies dianggap sebuah pernyataan yang apa adanya, tidak kurang dan tidak lebih karena harus diakui bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang dipimpin Anies termasuk yang paling berhasil mengendalikan pandemi virus corona baru (Covid-19).

Sejak awal pandemi, kala itu respons cepat Pemprov DKI ditunjukkan dengan menutup fasilitas umum dan tempat wisata. Kebijakan itu berbeda dengan keputusan pusat yang malah memberi insentif pada influencer.


"Langkah itu justru berseberangan dengan kebijakan pemerintah pusat yang justru memberikan insentif bagi sektor wisata dan membayar mahal tenaga influencer dengan alasan guna meraup untung disaat negara lain menutup pintu perbatasan dan penerbangan," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/9).

Akan tetapi kata Satyo, pernyataan Gibran tersebut bisa ditafsirkan adanya pergeseran pendulum politik menjelang Pilpres 2024 oleh dinasti Jokowi yang tidak mungkin dilakukan oleh para haters Anies, terutama yang berasal dari PDIP.

"Jika pergeseran tersebut benar adanya, maka bukan tidak mungkin PDIP dan Gerindra akan memiliki rival yang berat karena memiliki tingginya tingkat elektoral," kata Satyo.

Meskipun sekadar analisa pernyataan Gibran yang jujur terkait prestasi DKI dalam penanganan Covid-19 kata Satyo, hal itu adalah sebuah pertanda bahwa Anies Baswedan akan lebih mudah mendapatkan peluang sebagai Capres.

"Dan Gibran memiliki peluang mengikuti langkah yang sama dengan Jokowi yaitu bukan tidak mungkin akan masuk Jakarta sebagai next DKI 1," pungkas Satyo.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya