Berita

Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/Net

Politik

Kutipan yang Diunggah Rizal Ramli Tidak Salah, Ubedilah Badrun Urai Contoh Kebohongan Jokowi

RABU, 15 SEPTEMBER 2021 | 10:54 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kicauan ekonom senior DR. Rizal Ramli yang membagikan kutipan seorang pengacara mengenai kabar bohong dari Presiden Joko Widodo dinilai sesuai dengan realita yang terjadi.

Penilaian itu disampaikan oleh analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi cuitan Rizal Ramli yang membagikan kutipan pengacara A. Khozinudin. Di mana Khozinudin menilai Jokowi jauh lebih layak dipolisikan karena lebih banyak menebar berita bohong.

“Saya cek, benarkah pernyataan bahwa Jokowi bohong? Setelah saya telusuri data dan faktanya, ternyata memang ada data dan fakta Jokowi berbohong?" ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu pagi (15/9).


Seperti pada 1 Agustus 2016 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Kala itu Jokowi mengatakan, “Uang banyak sekali di luar. Data di saya ada, di Kemenkeu ada. Di situ dihitung ada 11 ribu triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak.”

"Dari segi bahasa tekstual kalimat itu mengandung dua kebohongan. Pertama data Rp 11.000 triliun yang ada di luar negeri sampai saat ini tidak pernah dibuktikan rincian dan keberadaanya lalu dipublikasikan di hadapan publik," kata Ubedilah.

Sementara kebohongan kedua adalah saat Jokowi berkata, “di kantong saya beda lagi, lebih banyak”. Kata “di kantong saya” mengandung kebohongan karena di kantong Jokowi saat itu tidak membawa uang triliunan rupiah, apalagi kemudian berkata 'lebih banyak lagi' artinya lebih dari Rp 11.000 triliun.

“Itu kebohongan yang nyata," sambung Ubedilah.

Selain itu, Ubedilah juga membeberkan bukti lainnya Jokowi berbohong. Yaitu pada 26 Maret 2021 melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi mengatakan, “Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia. Kita tahu, sudah hampir tiga tahun ini kita tidak impor beras.”

“Saya cek data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2000 sampai 2019. Indonesia secara rutin melakukan impor beras. Bahkan jumlah impor beras pada 2018 tercatat yang paling banyak. Yakni, mencapai 2.253.824,5 ton atau senilai 1,03 miliar dolar AS," jelas Ubedilah.

Singkatnya, kutipan Rizal Ramli dari pernyataan pengacara dianggap ada benarnya jika mengatakan Jokowi lebih layak dipolisikan karena berbohong.

“Narasi layak dipolisikan itu maknanya layak jika ada yang melaporkan karena merasa dibohongi Jokowi. Jadi itu perkara harus ada yang melaporkan. Kata layak dipolisikan itu artinya pantas diperkarakan di meja hukum, problemnya sampai saat ini belum ada yang memperkarakan kebohongan Jokowi,” urainya.

“Ini soal lain, tetapi kalimat A Khozinudin yang dikutip Rizal Ramli justru menunjukan kebenaran," pungkas Ubedilah.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya