Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti/Net

Politik

Tanpa Penjelasan Gamblang, Lonjakan Harta Pejabat Bisa Turunkan Kepercayaan Publik

RABU, 15 SEPTEMBER 2021 | 09:02 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Para pejabat negara yang hartanya mengalami kenaikan drastis di masa pandemi Covid-19, diminta untuk memberi penjelasan secara gamblang kepada publik. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin menurun terus menerus.

Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu pagi (15/9).

"Akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik pada pemerintah. Maka, para pejabat itu perlu segera menjelaskan alur logis peningkatan kekayaan mereka kepada masyarakat," tegas Ray Rangkuti.


Aktivis '98 ini menuturkan, wajar apabila publik terheran-heran dengan peningkatan harta para pejabat. Pasalnya, peningkatan harta pejabat tersebut terjadi di saat masyarakat sedang susah karena terdampak pandemi Covid-19.

"Jelas kenaikan ini menimbulkan keheranan sekaligus kepiluan. Heran, ternyata dalam kondisi seperti sekarang, banyak pejabat yang kekayaannya naik berlipat-lipat. Dan hal itu terjadi di tengah situasi banyak warga yang kemiskinannya juga meningkat," tuturnya.

Atas dasar itu, pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini meminta para pejabat terkait untuk menjelaskan kronologis peningkatan harta kekayaannya tersebut secara rinci kepada publik. Jika tidak, itu bisa berdampak pada pemerintahan itu sendiri.

"Agar efektif dan berdampak luas, kiranya presiden berkenan untuk terlebih dahulu melakukannya," tandasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya