Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti/Net

Politik

Tanpa Penjelasan Gamblang, Lonjakan Harta Pejabat Bisa Turunkan Kepercayaan Publik

RABU, 15 SEPTEMBER 2021 | 09:02 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Para pejabat negara yang hartanya mengalami kenaikan drastis di masa pandemi Covid-19, diminta untuk memberi penjelasan secara gamblang kepada publik. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin menurun terus menerus.

Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu pagi (15/9).

"Akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik pada pemerintah. Maka, para pejabat itu perlu segera menjelaskan alur logis peningkatan kekayaan mereka kepada masyarakat," tegas Ray Rangkuti.


Aktivis '98 ini menuturkan, wajar apabila publik terheran-heran dengan peningkatan harta para pejabat. Pasalnya, peningkatan harta pejabat tersebut terjadi di saat masyarakat sedang susah karena terdampak pandemi Covid-19.

"Jelas kenaikan ini menimbulkan keheranan sekaligus kepiluan. Heran, ternyata dalam kondisi seperti sekarang, banyak pejabat yang kekayaannya naik berlipat-lipat. Dan hal itu terjadi di tengah situasi banyak warga yang kemiskinannya juga meningkat," tuturnya.

Atas dasar itu, pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini meminta para pejabat terkait untuk menjelaskan kronologis peningkatan harta kekayaannya tersebut secara rinci kepada publik. Jika tidak, itu bisa berdampak pada pemerintahan itu sendiri.

"Agar efektif dan berdampak luas, kiranya presiden berkenan untuk terlebih dahulu melakukannya," tandasnya.

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya