Berita

Tim Ahli Wakil Presiden RI, Noor Marzuki/Net

Politik

Noor Marzuki Pesimis Program PTSL Bisa Finish Sesuai Target

RABU, 15 SEPTEMBER 2021 | 07:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program yang membantu masyarakat dalam mendapatkan legalitas tanahnya. Atas asalan itu, Tim Ahli Wakil Presiden RI, Noor Marzuki jika program ini jalan di tempat.

"Tentu patut disayangkan. Karena ini program bagus dan masyarakat sangat terbantu," ujar Noor Marzuki kepada wartawan, Selasa malam (14/9).

Dia yakin tidak sedikit masyarakat yang kecewa karena program ini mandeg. Selain itu, Presiden Jokowi juga yang berharap masalah legalitas pertahanan untuk masyarakat dituntaskan, juga diyakini akan kecewa.


Apalagi, untuk memastikan program PTSL berjalan sesuai rencana, Presiden Jokowi kerap turun langsung ke masyarakat membagikan sertifikat tanah.

Mantan Sekjen Kementerian ATR/BPN ini juga pesimistis program PTSL bakal finish sesuai target.

Noor Marzuki pun mendorong Kementerian ATR/BPN untuk bertanggung jawab karena melaksanakan program tersebut merupakan amanat perundang-undangan.

Pendaftaran tanah, urainya, merupakan tugas pemerintah sebagaimana diamanatkan UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Dia juga mengingatkan bahwa target Presiden Jokowi adalah bisa menyerahkan sebanyak 126 juta sertifikat tanah hingga 2024.

"Memang ada skema khusus untuk menuntaskan program ini. Artinya, para pegawai yang mengurusi program PTSL harus kompeten dan paham pokok masalah. Kalau tidak, saya pesimistis program ini berjalan sesuai target," tandasnya.

Hingga 2015, pemerintah baru menuntaskan 46 juta sertifikat dari total tanah yang seharusnya disertifikatkan sebanyak 126 juta.

Masih ada 80 juta tanah lagi yang seharusnya memiliki sertifikat. Jika penambahan sertifikat tanah rata-rata 500.000 per tahun, maka dibutuhkan 160 tahun agar bisa merampungkan sertifikasi tanah.

Pada 2016 masih sebanyak 14,8 juta tanah yang telah disertifikatkan. Pada 2019, Jokowi menargetkan penyelesaian sertifikat tanah sebanyak 11 juta.

"Itu masih jauh dari target. Apakah Kementerian ATR/BPN bisa memenuhi target Presiden? Saya tidak yakin," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya