Berita

Tim Ahli Wakil Presiden RI, Noor Marzuki/Net

Politik

Noor Marzuki Pesimis Program PTSL Bisa Finish Sesuai Target

RABU, 15 SEPTEMBER 2021 | 07:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program yang membantu masyarakat dalam mendapatkan legalitas tanahnya. Atas asalan itu, Tim Ahli Wakil Presiden RI, Noor Marzuki jika program ini jalan di tempat.

"Tentu patut disayangkan. Karena ini program bagus dan masyarakat sangat terbantu," ujar Noor Marzuki kepada wartawan, Selasa malam (14/9).

Dia yakin tidak sedikit masyarakat yang kecewa karena program ini mandeg. Selain itu, Presiden Jokowi juga yang berharap masalah legalitas pertahanan untuk masyarakat dituntaskan, juga diyakini akan kecewa.


Apalagi, untuk memastikan program PTSL berjalan sesuai rencana, Presiden Jokowi kerap turun langsung ke masyarakat membagikan sertifikat tanah.

Mantan Sekjen Kementerian ATR/BPN ini juga pesimistis program PTSL bakal finish sesuai target.

Noor Marzuki pun mendorong Kementerian ATR/BPN untuk bertanggung jawab karena melaksanakan program tersebut merupakan amanat perundang-undangan.

Pendaftaran tanah, urainya, merupakan tugas pemerintah sebagaimana diamanatkan UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Dia juga mengingatkan bahwa target Presiden Jokowi adalah bisa menyerahkan sebanyak 126 juta sertifikat tanah hingga 2024.

"Memang ada skema khusus untuk menuntaskan program ini. Artinya, para pegawai yang mengurusi program PTSL harus kompeten dan paham pokok masalah. Kalau tidak, saya pesimistis program ini berjalan sesuai target," tandasnya.

Hingga 2015, pemerintah baru menuntaskan 46 juta sertifikat dari total tanah yang seharusnya disertifikatkan sebanyak 126 juta.

Masih ada 80 juta tanah lagi yang seharusnya memiliki sertifikat. Jika penambahan sertifikat tanah rata-rata 500.000 per tahun, maka dibutuhkan 160 tahun agar bisa merampungkan sertifikasi tanah.

Pada 2016 masih sebanyak 14,8 juta tanah yang telah disertifikatkan. Pada 2019, Jokowi menargetkan penyelesaian sertifikat tanah sebanyak 11 juta.

"Itu masih jauh dari target. Apakah Kementerian ATR/BPN bisa memenuhi target Presiden? Saya tidak yakin," pungkasnya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya