Berita

Gerakan Indonesia Bersih/Repro

Politik

Kecam Basaria Panjaitan Jabat Preskom Sentul City, GIB Desak Dewas KPK Lakukan Pemeriksaan

RABU, 15 SEPTEMBER 2021 | 06:11 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Keberadaan Basaria Panjaitan sebagai Presiden Komisaris (Preskom) PT Sentul City Tbk mendapat sorotan keras dari Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi. Pasalnya, meski bekas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu membawahi sebuah perusahaan yang terindikasi melakukan tindakan melawan hukum.

“Masalahnya, perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengolahan lahan ini dalam menjalankan usahanya terindikasi pernah melawan hukum dan semena-mena, terutama dalam membebaskan lahan milik rakyat,” kata Adhie, Rabu (15/9).

Itu sebabnya, Adhie mendesak agar Dewan Pengawas KPK memeriksa secara seksama Basaria Panjaitan yang pernah menjabat Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 itu.


Menurut Adhie, ada dua hal yang harus disidik Dewas KPK. Pertama, apa yang sudah diberikan Basaria kepada pihak Sentul City saat masih menjadi pimpinan KPK sehingga yang bersangkutan mendapat jabatan Preskom.

Mengingat saat Basaria menjadi pimpinan KPK, bos PT Sentul City Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng adalah pesakitan di lembaga antirasuah tersebut.

Swie Teng dihukum 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menyuap Bupati Bogor Rachmat Yasin guna memuluskan tukar-menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor (2015).

Tapi, lanjut Adhie,  yang paling penting dan krusial adalah yang kedua. Karena ini terkait langsung dengan integritas dan kewibawaan lembaga pemberantasan korupsi di negeri ini.

“Dewas harus bisa membatalkan atau memerintahkan Basaria Panjaitan untuk mengundurkan diri sebagai Preskom PT Sentul City. Karena, apa kata dunia, KPK sebagai lembaga hukum yang dipercaya rakyat dan pernah memenjarakan Swie Teng karena korupsi, kini (bekas) pimpinannya berbangga diri jadi karyawan orang yang pernah dipenjarakannya,” sesal Adhie.

“Kalau hal ini dibiarkan, maka KPK akan menjadi lembaga pemerantasan korupsi paling nahas yang pernah lahir di negeri ini,” pungkas Adhie Massardi. 

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya