Tak Permasalahkan Mantan HMI Pimpin NU, Gus Yasin: Asal Jangan Terjebak Politik Praktis

Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) akan digelar tidak lama lagi. Sejumlah Cabang NU, kabarnya sudah meminta PBNU segera menggelar Munas dan Konbes pada 25-26 September 2021. Bahkan bukan tidak mungkin, Muktamar ke-34 berlangsung Oktober atau akhir tahun 2021.

Namun hiruk pikuk calon Ketum PBNU menjadi berbincangan. Pasalnya, ada kemungkinan calon ketua dari mantan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang dinilai dekat dengan Muhammadiyah.

Menanggapi hal ini, Ketua Harian Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah (PPKN), Cecep Muhammad Yasin (Gus Yasin), memahami jika ada yang alergi dengan bekas HMI.

“Hari ini, kita saksikan sejumlah kader NU sangat galau. Mereka takut jangan-jangan bekas HMI yang memimpin Nahdlatul Ulama. Bahkan, sejumlah nama sudah masuk daftar inventarisasi. Intinya, jangan sampai mereka memimpin NU. Padahal tidak sedikit kader bekas HMI yang berada di PBNU. Dan mereka sangat potensial membesarkan NU,” tegas Gus Yasin dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (14/9).

Alumnus PP Tebuireng ini menilai, bila mantan HMI yang memimpin, bisa jadi NU akan lebih kompak dengan Muhammadiyah, sebagaimana yang sudah-sudah.

“Dalam sejarahnya, NU dan Muhammadiyah itu rukun. Cuma ada oknum-oknum yang sok pintar ingin warga Nahdliyin membenci Muhammadiyah. Itu saja,” jelas Gus Yasin.

Gus Yasin menambahkan, saat ini banyak kader NU di HMI yang hebat-hebat. Termasuk mereka yang sekarang di PBNU.

“Prof Mahfud MD, itu KAHMI. Prof M Nuh dinilai lebih dekat dengan HMI, KH Yahya Staquf juga dikenal bekas HMI. Termasuk Gus Ipul (Saifullah Yusuf, red) mantan Wagub Jatim, mantan Ketua Umum PP GP Ansor, mantan HMI,” urai pengacara senior asal Kediri ini.

Justru tantangan NU ke depan, lanjut Gus Yasin, sangat berat. Yakni Ormas NU harus berdiri tegak dan tidak anut gubyuk (larut) berpihak kepada pemerintah.

Dirinya berharap, pengurus NU jangan lagi menunjukkan perilaku politik praktis, di mana politik sekarang ukurannya uang dan kekuasaan.

“Tidak masalah bekas HMI memimpin PBNU. Yang penting, NU jangan terjebak di politik praktis. Sebab itu akan berbahaya. NU harus konsisten dengan politik kebangsaan,” tandasnya.