Berita

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin/Net

Politik

Ali Ngabalin Tidak Pantas Jadi Jubir Presiden, Pilihan Diksinya Selalu Berujung Polemik

SELASA, 14 SEPTEMBER 2021 | 12:58 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin santer dikabarkan bakal menjadi Jurubicara Presiden Joko Widodo menggantikan Fadjroel Rachman.

Fadjroel Rachman akan mendapat tugas baru sebagai Dutabesar RI untuk Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan dan berkedudukan di Kota Nur-Sultan.

Namun begitu, pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai bahwa Ali Mochtar Ngabalin bukan orang yang tepat untuk didudukan sebagai jubir presiden.


"Mohon maaf Ali Mochtar Ngabalin adalah sahabat saya, tetapi dia tidak tepat pada posisi jurubicara," ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa siang (14/9).

Salah satu alasan Ali Ngabalin tidak pas menjadi jurubicara, kata Emrus, adalah soal pemilihan diksi kata dalam menyampaikan pendapat di ruang publik yang selalu berujung pada polemik.

"Saya mengatakan dia belum pas di posisi itu karena pilihan diksi yang dia gunakan. Karena kalau jadi jurubicara presiden harus matang secara komunikasi," katanya.

Lanjut Emrus, jangankan menjadi jurubicara untuk Presiden Jokowi, Ali Mochtar Ngabalin bahkan sudah tidak pas pada posisinya saat ini di KSP.

Ali Mochtar Ngabalin belakangan menjadi sorotan setelah mengomentari artikel berita berjudul “Kata Rizal Ramli, Jokowi Lebih Layak Dipenjara Sebab Banyak Tebar Berita Bohong”.

Secara tersirat, Ali Ngabalin menyebut Rizal Ramli sebagai orang yang pendendam karena sakit hati yang dalam hingga ke sumsum tulang belakang.

“Nafsunya melebihi akal sehat dan yang tertinggal dalam otaknya hanya septic tank tunggu waktunya karena sudah bau tanah. Waktu menjabat nggak tahu prestasi apa yang dibuat, akhirnya dipecat OMG,” tutur Ali Ngabalin lewat Twitter pribadinya, Senin (13/9).

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Prabowonomics dalam Desain APBN 2027

Kamis, 20 Agustus 2026 | 04:17

BRI KKB National Expo 2026 Hadir di 131 Lokasi dan Torehkan Rekor MURI

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:48

Sikap Amien Rais Makin Plinplan dan Mirip Sengkuni

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:14

PBB Dorong PT Timah Serap Hasil Timah Masyarakat Bangka Belitung

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:45

Truk Karnaval Kementerian PU Hadirkan Pesan Gotong Royong dan Kerja Nyata

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:16

Pernyataan Agus Burate soal 5 WN China di Tambang Emas Dibantah Keluarga

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:42

Jalan Harmoni, Potret Toleransi di Jantung George Town

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:37

Sindikat Meterai Palsu yang Bikin Negara Boncos Rp1 Triliun Dibongkar Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:21

Komisi V DPR Usul Kapal Penumpang dan Pengangkut Barang Dipisah

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:59

Jampidsus Diminta Terbitkan Sprindik Baru Kasus Jiwasraya dan Asabri

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:35

Selengkapnya