Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Ist

Politik

Mustahil Jokowi Tidak Tahu Ada Mahasiswa UNS Digulung Polisi

SELASA, 14 SEPTEMBER 2021 | 12:05 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penangkapan mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) usai membentangkan poster kritik saat kunjungan Presiden Joko Widodo di kampus tersebut mustahil tidak sampai ke telinga Kepala Negara.

"Kondisi hari ini semua hal terbuka, mustahil Presiden Jokowi tidak tahu. Sejauh ini presiden menikmati sikap represif yang ditujukan pada publik," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa siang (14/9).

Atas dasar itu, penangkapan puluhan mahasiswa oleh aparat kepolisian saat Jokowi berkunjung ke UNS merupakan tindakan represif yang "dinikmati" mantan Walikota Solo itu.


Selain represif, tindakan tersebut juga makin menunjukkan bahwa Presiden Jokowi antikritik, bahkan enggan mendengar keluhan dasar masyarakat. Pasalnya, aksi penangkapan terhadap para pengkritik Jokowi terjadi bukan kali pertama.

"Tentu ini sangat mengkhawatirkan," sesalnya.

Lebih lanjut, pengamat politik dari Universitas Telkom ini menilai rezim Jokowi sedang mempertontonkan pembungkaman kritik dari elemen masyarakat, termasuk mahasiswa yang hanya membentangkannya poster bertuliskan "Pak tolong benahi KPK" dan "Tuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu".

"Sikap represif ini jelas upaya menekan publik agar diam, dan itu penanda kuat otoritasianisme," pungkasnya.

Pada Senin kemarin (13/9), sebanyak 10 mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-UNS Solo diamankan polisi karena membentangkan poster saat Presiden Joko Widodo berkunjung. Namun belakangan, polisi memastikan telah melepas seluruh mahasiswa tersebut.

Kapolresta Solo, Kombes Ade Safri Simanjuntak menuturkan, pihaknya hanya meberi pemahaman terkait penyampaian pendapat di muka umum memiliki aturan. Apalagi saat ini masih dalam suasana Covid-19.

"Kerumunan rentan terhadap penyebaran Covid secara masif," tutur Kombes Ade kepada wartawan.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya