Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Ist

Politik

Mustahil Jokowi Tidak Tahu Ada Mahasiswa UNS Digulung Polisi

SELASA, 14 SEPTEMBER 2021 | 12:05 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penangkapan mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) usai membentangkan poster kritik saat kunjungan Presiden Joko Widodo di kampus tersebut mustahil tidak sampai ke telinga Kepala Negara.

"Kondisi hari ini semua hal terbuka, mustahil Presiden Jokowi tidak tahu. Sejauh ini presiden menikmati sikap represif yang ditujukan pada publik," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa siang (14/9).

Atas dasar itu, penangkapan puluhan mahasiswa oleh aparat kepolisian saat Jokowi berkunjung ke UNS merupakan tindakan represif yang "dinikmati" mantan Walikota Solo itu.


Selain represif, tindakan tersebut juga makin menunjukkan bahwa Presiden Jokowi antikritik, bahkan enggan mendengar keluhan dasar masyarakat. Pasalnya, aksi penangkapan terhadap para pengkritik Jokowi terjadi bukan kali pertama.

"Tentu ini sangat mengkhawatirkan," sesalnya.

Lebih lanjut, pengamat politik dari Universitas Telkom ini menilai rezim Jokowi sedang mempertontonkan pembungkaman kritik dari elemen masyarakat, termasuk mahasiswa yang hanya membentangkannya poster bertuliskan "Pak tolong benahi KPK" dan "Tuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu".

"Sikap represif ini jelas upaya menekan publik agar diam, dan itu penanda kuat otoritasianisme," pungkasnya.

Pada Senin kemarin (13/9), sebanyak 10 mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-UNS Solo diamankan polisi karena membentangkan poster saat Presiden Joko Widodo berkunjung. Namun belakangan, polisi memastikan telah melepas seluruh mahasiswa tersebut.

Kapolresta Solo, Kombes Ade Safri Simanjuntak menuturkan, pihaknya hanya meberi pemahaman terkait penyampaian pendapat di muka umum memiliki aturan. Apalagi saat ini masih dalam suasana Covid-19.

"Kerumunan rentan terhadap penyebaran Covid secara masif," tutur Kombes Ade kepada wartawan.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya