Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Ist

Politik

Mustahil Jokowi Tidak Tahu Ada Mahasiswa UNS Digulung Polisi

SELASA, 14 SEPTEMBER 2021 | 12:05 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penangkapan mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) usai membentangkan poster kritik saat kunjungan Presiden Joko Widodo di kampus tersebut mustahil tidak sampai ke telinga Kepala Negara.

"Kondisi hari ini semua hal terbuka, mustahil Presiden Jokowi tidak tahu. Sejauh ini presiden menikmati sikap represif yang ditujukan pada publik," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa siang (14/9).

Atas dasar itu, penangkapan puluhan mahasiswa oleh aparat kepolisian saat Jokowi berkunjung ke UNS merupakan tindakan represif yang "dinikmati" mantan Walikota Solo itu.


Selain represif, tindakan tersebut juga makin menunjukkan bahwa Presiden Jokowi antikritik, bahkan enggan mendengar keluhan dasar masyarakat. Pasalnya, aksi penangkapan terhadap para pengkritik Jokowi terjadi bukan kali pertama.

"Tentu ini sangat mengkhawatirkan," sesalnya.

Lebih lanjut, pengamat politik dari Universitas Telkom ini menilai rezim Jokowi sedang mempertontonkan pembungkaman kritik dari elemen masyarakat, termasuk mahasiswa yang hanya membentangkannya poster bertuliskan "Pak tolong benahi KPK" dan "Tuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu".

"Sikap represif ini jelas upaya menekan publik agar diam, dan itu penanda kuat otoritasianisme," pungkasnya.

Pada Senin kemarin (13/9), sebanyak 10 mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-UNS Solo diamankan polisi karena membentangkan poster saat Presiden Joko Widodo berkunjung. Namun belakangan, polisi memastikan telah melepas seluruh mahasiswa tersebut.

Kapolresta Solo, Kombes Ade Safri Simanjuntak menuturkan, pihaknya hanya meberi pemahaman terkait penyampaian pendapat di muka umum memiliki aturan. Apalagi saat ini masih dalam suasana Covid-19.

"Kerumunan rentan terhadap penyebaran Covid secara masif," tutur Kombes Ade kepada wartawan.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya