Pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Aljazair kepada tetangganya, Maroko, pada bulan lalu dinilai terjadi karena persaingan mengenai proyek pipa gas yang membentang di Trans-Sahara.
Kepala perusahaan minyak milik negara Aljazair Sonatrach, Toufik Hakkar pada Senin (13/9) mengumumkan pihaknya telah merampungkan studi teknis mengenai pembangunan pipa gas Trans-Sahara. Sementara otoritas mempersiapkan pembicaraan dengan Nigeria dan Niger mengenai kontruksinya.
Menurut harian Aljazair, El-Jaza'ir, Hakkar mengatakan rute jalur pipa gas telah ditentukan. Pipa akan melintasi Gurun Sahara yang luas, termasuk melewati Sungai Niger.
Jika rampung, pipa akan menciptakan koneksi baru antara sumber gas di Nigeria dengan pasar di Eropa, melalui jalur gas Aljazair yang membentang di Sahara.
Menteri Energi dan Pertambangan Aljazair Mohamed Arkab mengatakan, pemerintah memberikan perhatian khusus untuk mewujudkan protek tersebut.
"Proyek ini akan memiliki hasil sosial dan ekonomi yang penting di negara-negara transit, dalam kerangka perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan," jelas Arkab.
Tetapi rencana besar itu tampaknya tidak ditanggapi secara antusias oleh Nigeria.
Dikutip dari
OilPrice.com, Abuja khawatir menganai kemampuannya mengamankan pendanaan China untuk proyek tersebut.
Selain itu, keamanan rute yang diajukan oleh Aljazair diragukan karena melewati wilayah yang dikendalikan kelompok-kelompok militan, termasuk ISIS dan Al Qaeda. Nigeria sendiri belum berhasil menghentikan Boko Haram.
Alih-alih, Nigeria tampaknya tertarik untuk memulai proyek jalur pipa gas bawah laut di lepas pantai Afrika dari Nigeria ke Maroko.
Pada Januari, Presiden Nigeria Muhammadu Buhari mengatakan kepada Raja Maroko Mohammed VI bahwa dia bertekad untuk memulai proyek sesegera mungkin.
Kemudian pada Juni, Chief Officer Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), Yusuf Usman, mengatakan kepada Nigerian Newsdirect bahwa Abuja siap untuk membuat keputusan investasi akhir untuk proyek tersebut.
Kendati begitu, persoalan mengenai kesepakatan damai antara Maroko dan Israel pada Desember juga telah dipandang sebagai ancaman.
