CIPS: Pemulihan Nasional Membutuhkan Keterbukaan Ekonomi yang Lebih Luas

Indonesia perlu meningkatkan keterbukaan ekonominya demi mendukung upaya pemulihan akibat pandemi Covid-19. Dibutuhkan kebijakan yang fokus pada fasilitasi perdagangan bebas, investasi asing langsung atau foreign direct investment.

“Pandemi mempengaruhi jumlah penanaman modal asing (PMA) secara global. Indonesia perlu bersaing lebih keras untuk bisa menarik modal asing, terutama dengan menunjukkan komitmen kepada keterbukaan ekonomi,” kata Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Felippa Ann Amanta dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/9).

Untuk mendukung keterbukaan ekonomi yang lebih luas, Indonesia perlu memastikan sistem hukum dan usahanya dapat mendukung perkembangan bisnis lewat kepastian hukum dan juga regulasi yang sederhana.

Ia lantas menyinggung keberadaan UU Cipta Kerja yang bertujuan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Baginya, ujian sebenarnya adalah mengimplementasikan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya serta harmonisasi kerangka regulasi lain agar benar-benar bisa mewujudkan keterbukaan ekonomi yang diinginkan.

Ia menekankan, reformasi regulasi penting agar dapat menarik lebih banyak foreign direct investment. Untuk itu, Indonesia perlu membuat pasarnya lebih mudah diakses dan membangun kemitraan dagang internasional yang kuat.

Pemerintah juga perlu mengembangkan industri bernilai tambah, terutama di sektor pengolahan dan manufaktur untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi. Pengembangan ini bukan saja memacu kinerja neraca perdagangan, tetapi juga meningkatkan daya saing produk Indonesia.

“Pengembangan industri bernilai tambah akan sangat dekat dengan adanya peningkatan nilai impor karena tidak semua bahan baku tersedia di Tanah Air terutama untuk sektor industri pengolahan dan manufaktur,” tandasnya.