Bakamla Butuh Sarana Pengamatan Udara untuk Amankan Natuna Utara

Kondisi sarana prasarana Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI saat ini masih jauh dari ideal. Ketersediaan 10 kapal patroli berbagai jenis tidak mencukupi untuk mengamankan seluruh wilayah Indonesia.

Begitu kata Sekretaris Utama Bakamla RI Laksda TNI S. Irawan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Ruang Rapat Komisi I, Lt.2 DPR RRI Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/9).

“Selain kapal patroli, Bakamla juga membutuhkan pengamatan udara seperti pesawat dan drone,” ujarnya.

Dikatakannya, pengamatan udara ini dibutuhkan untuk melakukan identifikasi terhadap setiap kontak permukaan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan kapal patroli.

Ini dibutuhkan untuk menerapkan strategi fleet in being atau armada siaga Bakamla dalam mengamankan wilayah prioritas yang telah ditentukan sebelumnya.

“Salah satunya di laut Natuna Utara,” sambung Irawan.
 
Indonesia masih memiliki overlapping claim ZEE dengan Vietnam, sehingga kerap kapal-kapal ikan vietnam memasuki wilayah klaim unilateral ZEEI.
 
RDP ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto yang dihadiri anggota DPR dari 9 Fraksi. Turut hadir pula mendampingi Sestama Bakamla adalah sejumlah pejabat utama dalam jajaran eselon 2 Bakamla.