Lambang Partai Daerah Aceh/Net
Berdasarkan hasil Musyawarah Raya Luar Biasa (Muralub) di Takengon, Aceh Tengah, Muhibbusabri alias Abi Muhib kembali memimpin Partai Daerah Aceh (PDA). Acara yang berlangsung pada 10-12 September 2021 itu diikuti seluruh Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) dan Dewan Perwakilan Pusat (DPP).
Hasil musyarawah itu juga menghasil tiga keputusan lain. Yaitu penetapan nama dan lambang baru, perubahan AD/ART, dan penetapan sekaligus pembaruan masa jabatan ketua umum.
Sekretaris Jenderal PDA, Teungku Razuan menjelaskan, perubahan nama dan lambang partai adalah suatu keharusan bagi partainya. Karena adanya aturan ambang batas.
"Perolehan anggota DPRA terpilih kita di masa pemilu kemarin hanyalah tiga kursi. Maka Partai Daerah Aceh tidak bisa ikut berpatisipasi pada pemilu mendatang," ujar Teungku Razuan, dikutip
Kantor Berita RMOLAceh, Senin (13/9).
Razuan mengatakan, perubahan nama tersebut menghasilkan dua opsi nama baru. Yaitu, Partai Darul Aceh dan Partai Demi Aceh.
Nama itu, kata Razuan, akan diajukan ke Kemenkumham agar bisa segera ditindaklanjuti dan disahkan sesuai aturan. Sedangkan Komisi II membahas perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
"Beberapa pasal memang disesuaikan dengan aturan-aturan terbaru dalam kepartaian dan penyesuaian dengan nama dan lambang baru partai," jelasnya.
Razuan menyebutkan, biasanya Mura atau Muralub terdapat agenda pemilihan ketua baru. Pada Muralub PDA kali ini juga melakukan penetapan atau perpanjangan periode masa jabatan ketua umum.
Razuan menjelaskan, keputusan ini diambil mengingat waktu yang yang dibutuhkan untuk verifikasi partai oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) sangat dekat.
Abi Muhib menambahkan, partainya tidak mau kehilangan fokus dengan jabatan-jabatan internal partai. Karena ada tugas besar yang menunggu untuk memperbarui dan memperkuat partai.
Dirinya hakul yakin, ke depannya peluang PDA semakin bagus untuk menjadi partai yang besar.
"Target kita bisa mencapai electoral threshold 5 persen. Hal ini sudah tercermin dari masa ke masa," tegas Abi Muhib.
Di awal setelah masa konflik Aceh memang sangat sulit bagi PDA. Menurut dia, pada saat itu semua khalayak tahu partai apa yang merajai politik Aceh saat itu.
"Di masa selanjutnya, perolehan kursi PDA meningkat, meskipun yang menjadi dewan dari PDA masih sedikit juga," jelas Abi Muhib.
Untuk saat ini, Abi Muhib menilai kondisi Aceh jauh lebih kondusif. Masyarakat pemilih pun sudah berganti generasi. Tentunya, lebih cerdas dalam mengenal politik.
"Kesempatan ini harus diambil oleh PDA. Terutama oleh para kader di setiap tingkatan, baik DPP, DPW mau pun DPK," demikian Abi Muhib.
