Senator Jakarta, Fahira Idris/Net
Walau capaian vaksinasi di DKI Jakarta sudah cukup baik yaitu mencapai 10,3 juta jiwa (data 11 September 2021), bukan berarti tak ada tantangan. Karena saat ini masih ada sekitar 2,5 juta warga ber-KTP Jakarta belum divaksin Covid-19.
Selain karena memang sebagian warga ini tidak ingin divaksinasi dengan berbagai alasan, ada juga warga yang yang telah pindah domisili (pindah ke daerah lain), tetapi tidak melepaskan data kependudukan di Jakarta sehingga masih terdata sebagai warga DKI Jakarta.
Toh dengan berbagai pengalaman, kemudahan akses, dan ragam strategi vaksinasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diyakini mampu menuntaskan program vaksinasi.
Anggota DPD RI, Fahira Idris yakin atas kemampuan Pemprov DKI Jakarta yang dengan pengalamannya sudah berhasil melakukan vaksinasi hingga 10,3 juta untuk menuntaskan program vaksinasi di Jakarta. Tentunya, identifikasi sebaran 2,5 juta warga ber-KTP Jakarta belum divaksin ini baik lokasi maupun alasannya menjadi penting agar bisa melakukan pendekatan simpatik dan persuasif agar bersedia divaksinasi.
Selain itu pendekatan kepada warga yang belum divaksinasi lewat tokoh agama dan tokoh masyarakat serta keluarga terdekat yang sudah divaksinasi menjadi penting agar warga mau divaksinasi.
Menurut Fahira, berdasarkan pantauannya di lapangan, sebagian dari warga yang tidak melakukan vaksinasi, salah satu alasannya adalah karena khawatir dengan efek samping atau KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), sehingga pendekatan simpatik dan persuasif harus lebih kedepankan.
Testimoni atau ajakan dari tokoh yang dihormati atau dari keluarga terdekat yang sudah divaksinasi akan efektif menghilangkan kekhawatiran soal KIPI.
“Soal alasan kenapa tidak mau divaksinasi ini tentunya harus didalami lagi, tetapi dari beberapa kali saya terjun ke lapangan saya menemukan fakta bahwa memang sebagian dari warga yang tidak bersedia divaksinasi karena khawatir akan efek samping atau KIPI-nya terutama mereka yang memiliki penyakit penyerta. Padahal, informasi dan sosialisasi soal keamanan vaksin sudah cukup masif dilakukan Pemprov DKI," ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/9).
"Oleh karena itu, memang pendekatan simpatik dan persuasif perlu terus dikedepankan. Terutama melalui tokoh yang dihormati atau dari keluarga terdekat warga yang belum bersedia divaksinasi tersebut. Saya meyakini Pemprov DKI Jakarta mampu menuntaskan program vaksinasi ini,†imbuhnya.
Kekhawatiran soal efek samping atau KIPI, lanjut Senator Jakarta ini, memang masih menjadi salah satu alasan masih ada warga di banyak daerah di Indonesia tidak mau divaksinasi. Banyak beredarnya misinformasi soal KIPI menjadi salah satu penyebabnya.
Masih ada warga yang enggan divaksinasi juga karena menganggap vaksin tidak efektif karena walau sudah divaksinasi masih bisa tertular. Namun ada juga yang tidak bersedia divaksinasi karena merasa yakin dirinya tidak akan terpapar virus Covid-19.
“Misinformasi soal KIPI ini memang harus menjadi perhatian semua pihak agar masyarakat yang belum divaksinasi bisa mendapat informasi yang benar. Selain itu, pesan bahwa vaksinasi tidak membuat kita kebal 100 persen, tetapi sangat efektif menyelamatkan nyawa kita jika tertular Covid-19 harus menjadi pesan utama sehingga publik paham bahwa vaksinasi sangat penting saat ini," tuturnya.
"Dari itu semua, tentunya perbanyakan pos-pos vaksinasi untuk memudahkan warga mengakses vaksin menjadi syarat mutlak untuk menggerakkan warga ikut vaksinasi,†pungkas Fahira Idris.
