Berita

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan oposisi/Net

Dunia

Akhiri Kebuntuan Politik, PM Malaysia Siap Teken Perjanjian Kerjasama dengan Oposisi

SENIN, 13 SEPTEMBER 2021 | 14:13 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perpolitikan Malaysia agaknya akan mendapatkan angin segar. Pasalnya, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan oposisi negara yang dirancang untuk menopang dukungannya dan mengakhiri ketidakstabilan politik yang berlangsung selama beberapa bulan belakangan.

Perjanjian tersebut rencananya akan ditandatangani pada Senin (13/9) pukul 5 sore waktu setempat.

Kabar soal rencana penandatanganan perjanjian itu telah diumumkan sejak akhir pekan kemarin, baik oleh perwakilan pemerintah maupun pihak oposisi.


Sementara itu, legislator Malaysia juga mulai duduk di kursi parlemen hari ini untuk pertama kalinya sejak Ismail Sabri mengambil alih kekuasaan setelah pengunduran diri pendahulunya Muhyiddin Yassin bulan lalu. Sabri merupakan anggota senior Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).

Sejak penunjukkannya, dia didesak oleh Raja Malaysia untuk memperkuat dukungannya. Salah satu cara yang dia tempuh adalah dengan membuat perjanjian tersebut.

Dikabarkan Al Jazeera, perjanjian itu sendiri dirancang untuk menciptakan stabilitas politik dalam rangka memerangi pandemi Covid-19 dan menghidupkan kembali ekonomi melalui kerja sama bipartisan.

Bukan hanya itu, sebelumnya pada Jumat (10/9), Ismail Sabri mengumumkan serangkaian reformasi politik termasuk membatasi masa jabatan perdana menteri menjadi 10 tahun dan implementasi pengurangan usia pemilih menjadi 18 tahun, yang disahkan di bawah pemerintahan sebelumnya.

Dia mengatakan pemerintahnya juga akan bekerja lebih erat dengan oposisi pada undang-undang untuk memastikan kesepakatan bipartisan, dan mengangkat posisi pemimpin oposisi ke peringkat dan remunerasi yang sama sebagai menteri kabinet.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya