Berita

Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan dipenuhi dengan bendera Taliban/AFP

Dunia

Meski Dibayangi Ketakutan, Sejumlah Wanita Afghanistan Kembali Bekerja di Bandara Kabul

MINGGU, 12 SEPTEMBER 2021 | 16:53 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Menjadi wanita dan tulang punggung keluarga di Afghanistan saat ini merupakan sebuah dilema tersendiri.

Di satu sisi, bekerja dan mencari penghasilan adalah suatu kebutuhan yang mendesak. Di sisi lain, Taliban yang kini menguasai pemerintahan di Afghanistan memiliki wajah yang kurang ramah pada wanita yang bekerja. Mereka mendesak wanita untuk tinggal di rumah, jika tidak, bisa jadi muncul ancaman yang membahayakan bagi wanita itu.

Situasi tersebut kini dialami oleh banyak wanita di Afghanistan, usai Taliban merebut kekuasaan pertengahan Agustus lalu.


Namun, di tengah himpitan ekonomi dan kebutuhan yang mendesak, sejumlah wanita memberanikan diri untuk kembali bekerja. Salah satu di antaranya adalah wanita bernama Rabia Jamal. Dia memberanikan diri untuk kembali bekerja di bandara internasional di Kabul, tempat dia terdaftar sebagai karyawan pada akhir pekan ini.

Meski dihantui ketakutakan akan keselamatannya, namun ibu tiga anak berusia 35 tahun itu merasa dia tidak punya banyak pilihan.

"Saya butuh uang untuk menghidupi keluarga saya," kata Rabia.

"Saya merasakan ketegangan di rumah. Saya merasa sangat buruk," sambungnya, seperti dikabarkan AFP.

Dari lebih dari 80 wanita yang bekerja di bandara sebelum Kabul jatuh ke tangan Taliban pada 15 Agustus, hanya 12 yang kini kembali ke pekerjaan mereka.

Menengok masa pemerintahan Taliban pertama pada periode 1996-2001, hak-hak wanita sangat dibatasi. Namun dalam pemeritahan terbaru mereka kini, Taliban berjanji akan lebih "terbuka". Sejauh ini, Taliban telah mengizinkan wanita untuk kuliah selama kelas dipisahkan berdasarkan jenis kelamin atau setidaknya dipisahkan oleh tirai.

Namun Taliban tidak memberikan ruang bagi wanita uuntuk duduk sebagai pemangku kebijakan di sektor-sektor penting atau mengambil peranan publik lainnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya